Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Prediksi Peserta "Tax Amnesty" Melonjak pada Awal September 2016

Kompas.com - 01/08/2016, 18:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memperkirakan, peserta Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan meningkat secara signifikan pada akhir Agustus 2016 hingga awal September 2016.

Perkiraan tersebut didapatkan setelah Presiden berkomunikasi dengan para pengusaha, mulai dari pengusaha kelas 'kakap' hingga kelas kecil.

"Feeling saya mengatakan, minggu ketiga atau keempat Agustus atau awal September (2016) akan sudah banyak sekali yang masuk," ujar Presiden saat memberikan sosialisasi UU Tax Amnesty di depan 10.000 pelaku usaha di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

(baca: Saat Jokowi Minta Kapolri dan Jaksa Agung Yakinkan 10.000 Pengusaha soal "Tax Amnesty")

Kepada pengusaha besar, Jokowi mengetahui bahwa hingga saat ini mereka masih memerlukan kalkulasi keuangan sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Tax Amnesty.

"Yang (pengusaha) gede bilang, 'Pak, perusahaan saya ada 200 lebih. Jadi hitung-hitung itu juga perlu waktu. Saya minta waktu mundur tiga minggu, Pak'," ujar Jokowi.

Sementara, pengusaha skala sedang 'curhat' ke Jokowi bahwa mereka tengah kesulitan menemukan konsultan pajak sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Tax Amnesty.

(baca: Sri Mulyani Stop Semua Proses Pemeriksaan Pidana Pajak Demi "Tax Amnesty")

"Yang (pengusaha) menengah bilang, 'Pak saya juga. Sekarang cari konsultan pajak itu sulit karena antre'," ujar Jokowi.

Sejak UU Pengampunan Pajak dilahirkan hingga saat ini, Jokowi mengakui, wajib pajak yang mendaftarkan diri ke program itu masih sangat sedikit, yakni 344 orang.

Total jumlah aset yang mereka deklarasikan pun terbilang kecil, yakni sekitar Rp 3,7 triliun. Oleh sebab itu, ia gencar melaksanakan sosialisasi agar UU tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak.

(baca: Jokowi Siap "Bertarung" dengan Para Penggugat UU "Tax Amnesty")

"Saya mengajak, inilah saatnya kita seluruhnya berpartisipasi untuk negara, untuk kejayaan masyarakat Indonesia," ujar Jokowi.

Kompas TV Menkeu Sri Mulyani Temui Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com