Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Menko Polhukam, Wiranto Nonaktif dari Ketum Hanura

Kompas.com - 28/07/2016, 16:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wiranto memastikan akan nonaktif dari Ketua Umum Partai Hanura setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Koordinator bidang Politik HUkum dan Keamanan.

"Saya nonaktif dari posisi kepartaian," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Wiranto mengatakan, posisinya akan digantikan oleh kader lain Partai Hanura. Namun dia belum mau mengungkapkan sosok penggantinya.

 

"Diserahkan ke ketua yang lain. Nanti ada rilisnya khusus ya," kata dia.

(Baca: Ini Alasan Wiranto Mau "Turun Gunung" Jadi Menko Polhukam)

Presiden memang sebelumnya melarang menteri untuk rangkap jabatan di Partai Politik. Semua elite Partai yang masuk ke kabinet mundur dari kepengurusan di partainya masing-masing.

Namun Wiranto lebih memilih untuk nonaktif, tak mundur langsung dari Partai. Apa yang diputuskan Wiranto sama dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang nonaktif dari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Wiranto terpilih jadi Ketua Umum Hanura periode 2010-2015. Selain ketua umum dia juga dikenal sebagai pendiri Partai Hanura. Dari Hanura pula dia pernah jadi calon Wakil Presiden pada 2009-2014 berpasangan dengan Jusuf Kalla. Lalu, pada 2014 dia jadi bakal calon Presiden. 

Kompas TV Inilah Susunan Menteri Baru Kabinet Kerja Jokowi-JK

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com