Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Wiranto Mau "Turun Gunung" Jadi Menko Polhukam

Kompas.com - 28/07/2016, 16:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wiranto mengungkapkan alasannya mau turun gunung dan bersedia menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Ia mengaku hanya ingin membantu Presiden Joko Widodo untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.

"Istilah 'turun gunung' itu terlalu naif-lah. Tatkala kita dibutuhkan untuk pengabdian yang total, di mana pun, kita laksanakan dengan baik dan ikhlas," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Wiranto bertekad akan membangun politik amanah yang bisa mensejahterakan masyarakat, hukum yang bisa memunculkan kepastian, hingga keamanan yang bisa menyejukkan dan membuat rakyat merasa terlindungi.

Ia membantah bahwa penunjukannya sebagai Menko Polhukam ini sebagai barter karena dua menteri asal Partai Hanura yang dipimpinnya, Yuddy Chrisnandi dan Saleh Husin, dicopot oleh Jokowi.

Yuddy Chrisnandi dicopot dari posisi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun Saleh Husin dicopot dari Menteri Perindustrian.

"Tidak ada copot-mencopot," kata dia. (Baca juga: Yuddy Anggap Jabatan untuk Wiranto Setara Dua Menteri)

Wiranto dianggap 'turun gunung' menjadi menteri karena punya daftar pengalaman panjang. Mulai dari karir di dunia militer hingga politik, Wiranto sudah pernah mengalaminya.

Di dunia militer, Wiranto pernah menjadi Panglima TNI pada 1997. Selain itu, Wiranto juga sempat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi (1998-1999) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000).

Di dunia politik, Wiranto pun sudah merasakan asam garam. Puncaknya, dia menjadi pendiri dan Ketua Umum Partai Hanura.

Dia bahkan sempat menjadi calon presiden pada tahun 2004 dan calon wakil presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Pilpres 2009.

(Baca juga: Wiranto Jadi Menteri, "Turun Gunungnya" Sang Jenderal)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

Nasional
KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com