Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Komentar Jokowi soal Kepuasan Masyarakat yang Meningkat terhadap Pemerintah

Kompas.com - 25/07/2016, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat makin puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang dua tahun berjalannya pemerintahan.

Hal tersebut tergambar dari survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 30 persen lainnya mengaku tidak puas. Angka ini terus naik dari Juni 2015.

(baca: Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Terus Meningkat)

Saat itu, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi hanya 41 persen. Bagaimana tanggapan Presiden atas survei itu?

Jokowi tidak ingin mengomentari soal hasil survei itu. Menurut Jokowi, masyarakat lah yang berhak menilai kinerja pemerintah.

"Yang nilai kepuasan seperti itu sebaiknya masyarakat, apakah program di bidang kesehatan cukup baik, masyarakat yang nilai. Apakah program terkait infrastruktur, program berkaitan pemberantasan korupsi sudah baik atau belum," kata Jokowi dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Senin (25/7/2016).

"Jangan dari kita (yang menilai). Saya kira serahkan kepada masyarakat. Dinilai tidak baik kita akan perbaiki. Dinilai masih jelek akan kita benahi," tambah Presiden.

Ketika ditanya apakah dirinya puas dengan kinerja para menteri, Presiden mengaku melihat penilaian masyarakat dalam menilai kinerja para pembantunya.

"Ini penting sekali. Orientasinya apa yang dirasakan masyarakat. Kalau belum, kita evaluasi setiap kementerian. Bisa saja programnya belum benar, bisa saja kopetensi belum pas pada bidangnya, bisa saja lapangan yang belum terkuasai. Saya kira banyak hal," kata Jokowi.

(baca: Jika Pilpres Digelar Sekarang, Jokowi Menang Telak)

Berdasarkan hasil survei SMRC, masyarakat umumnya puas dengan kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur, menciptakan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta menciptakan rasa keamanan.

 

Namun, masyarakat kurang puas dengan kinerja Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan warga, memenuhi harga kebutuhan pokok yang terjangkau, hingga menyediakan lapangan kerja.

Kompas TV Kabinet Jokowi-JK Soroti 3 Menteri dari PKB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com