Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Penjara dengan Tingkat Keamanan Supermaksimum

Kompas.com - 25/07/2016, 16:15 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari tempat untuk membangun kawasan penjara dengan tingkat keamanan yang maksimum.

Kawasan penjara tersebut akan dibangun dalam beberapa tahun ke depan.

"Nah kami bangun ini dalam beberapa tahun ke depan, satu supermaximum security. Kami lagi cari satu kawasan," kata Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Bila ada tambahan anggaran, kalau bisa tahun depan," ujarnya.

Yasonna mengatakan, arahan membangun kawasan penjara disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi tersebut, Kemenkumham akan menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selain itu, Kemenkumham juga akan melibatkan Polri dan TNI.

"Jadi komprehensif sekali dan luas tempatnya. Pengawasannya terintegrasi. Standarnya ketat sekali. Seperti di luar negeri. Di situ ada napi teroris, lalu buat bandar-bandar besar dan napi-napi kelas berat," ucap Yasonna.

Yasonna mengatakan, pengamanan penjara tersebut akan menggunakan CCTV untuk di dalam ruangan dan setiap blok penjara. Selain itu, telepon genggam tidak diijinkan masuk.

Kemenkumham juga akan mengkaji lebih jauh terkait keamanan penjara tersebut. Menurut Yasonna, penjara Nusakambangan tidak bisa menampung narapidana kelas berat dalam jangka panjang.

Yasonna menyebut bahwa Nusakambangan akan menampung narapidana kasus umum.

"Memang yang napi umum bisa di Karanganyar, tapi pada jangka panjang kita punya fasilitas itu, yang betul-betul pengawasannya terintegrasi," tutur Yasonna.

Kompas TV 5 Petugas Lapas Bentiring Jalani Tes Urine
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com