Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Petugas Partai, Risma Tegaskan Tak Akan Mencalonkan Diri pada Pilkada DKI

Kompas.com - 21/07/2016, 15:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya yang juga kader PDI Perjuangan Tri Rismaharini mengatakan bahwa ia merupakan petugas partai.

Kesediaannya mencalonkan diri pada pemilihan wali kota Surabaya hingga akhirnya terpilih kembali, bagian dari pelaksanaan perintah partai.

"Aku ya petugas partai. Ya saya jadi wali kota. Saya jalankan semua loh AD/ART partai," ujar Risma, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Namun, Risma menegaskan, ada prinsip yang dipegang teguh terkait dorongan agar ia mencalonkan diri pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ia mengatakan, akan menuntaskan instruksi partai sebagai Wali Kota Surabaya.

Menurut Risma, menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah.

"Masalahnya ini menyangkut nasib orang. Aku benar saja, semua orang bisa senang. Tapi kalau aku salah bikin kebijakan, semua orang bisa menderita," ujar Risma.

Risma yakin partai berlambang banteng moncong putih itu memahami prinsip yang dipegangnya. 

Hal itu juga telah disampaikan kepada petinggi PDI-P.

"Tahu kok. Ngerti, ngerti. Aku sudah jelaskan. Ya gimana, aku ini memang punya prinsip kayak begitu. Dari awal aku sudah punya prinsip itu dan aku pegang," ujar Risma.

PDI Perjuangan akan menggelar rapat pleno untuk menentukan bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada DKI 2017.

Rapat itu digelar setelah rangkaian proses penjaringan calon gubernur dilakukan sekaligus komunikasi dengan Megawati.

Sejumlah tokoh masuk dalam radar penjaringan calon gubernur yang akan diusung PDI-P.

Selain Risma, nama-nama yang masuk antara lain Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BNN Budi Waseso, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com