Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Diminta Banyak Lakukan Riset untuk Perbaiki Regulasi dan Konten Televisi

Kompas.com - 21/07/2016, 13:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Remotivi Muhamad Heychael meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) banyak melakukan riset tentang media dan penyiaran. 

Menurut Heytchael, riset tersebut memiliki peran vital dalam perbaikan konten televisi.

"Namun, bukan riset seperti indeks kualitas siaran. Jenis riset yang layak dilakukan KPI adalah jenis yang berguna bagi pengenalan masalah pertelevisian, serta perumusan regulasi," kata Heychael dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7/2016).

Heychael mengatakan, riset dapat dilakukan dalam meninjau kekerasan dalam tayangan televisi. Ia menilai kekerasan mustahil hilang seluruhnya dari layar kaca.

Untuk itu, diperlukan riset mengenai jenis kekerasan yang diperbolehkan dan dapat dinilai wajar oleh masyarakat.

Heychael mencontohkan riset yang dilakukan oleh Office of Communication (Ofcom), lembaga serupa KPI di Inggris. Ofcom membuat riset bertajuk "A Violence in UK Soap: A Four Wave Trend Analysis" untuk memahami tren kekerasan dalam tayangan televisi Inggris.

Riset Ofcom memetakan jenis-jenis kekerasan yang muncul di program opera sabun dari tahun 2001 sampai 2013.

Dalam pengantarnya, Heychael menuturkan riset tersebut bertujuan untuk memperbarui kode penyiaran televisi mengenai kekerasan.

Heychael menilai salah satu temuan yang menarik adalah bagaimana kekerasan dinegosiasikan atau ditolak sepenuhnya dalam opera sabun. Riset Ofcom menunjukkan bahwa kekerasan bahkan bisa jadi bentuk pendidikan.

"Narasi yang menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekerasan sebagai sesuatu yang buruk (ditolak) adalah pelajaran yang positif. Berbekal riset ini Ofcom melakukan pengaturan atas konten kekerasan di televisi Inggris," kata dia.

"Kekerasan boleh tayang selama ia dinegosiasikan dan dideligitimasi sebagai sesuatu yang buruk. Riset semacam ini sangat penting untuk menjadi tolak ukur bagi regulasi," ucap Heychael.

Heychael mengatakan selain riset isi tayangan, sulitnya membenahi kualitas siaran juga muncul karena tidak memiliki informasi yang memadai mengenai penyebab rendahnya kualitas siaran.

"KPI bisa melakukan riset yang menjabarkan, misalnya, hubungan antara jumlah production house (PH), jumlah permintaan program dari stasiun televisi, biaya produksi tayangan, dengan kualitas isi tayangan," ucapnya.

"Jika benar stripping adalah sumber masalah dari kualitas isi tayangan, maka apa yang menyebabkan proses produksi harus stripping? Apakah sedikitnya jumlah PH? Jika ya, maka KPI bisa membuat rumusan rekomendasi kebijakan pada pemerintah, misalnya, untuk memberikan insentif bagi perusahaan yang hendak investasi di bidang production house," ujar Heychael.

Heychael menilai riset dapat menghilangkan spekulasi tentang rendahnya kualitas isi siaran. Dengan adanya data, kebijakan publik yang akan dibuat oleh KPI dapat tepat sasaran.

Tidak hanya isi siaran, riset dapat diperluas untuk menghasilkan cetak biru bagi penerapan sistem stasiun jaringan, pengaturan kepemilikan media, dan perlindungan minoritas.

Kompas TV Komisi I DPR Pilih 9 Nama Anggota KPI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com