Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa Dokumen 43 Kontainer, PSI Daftar Jadi Parpol ke Kemenkumham

Kompas.com - 18/07/2016, 19:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendaftar sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM, Senin (18/7/2016). Ketua Umum PSI Grace Natalie mengantarkan langsung persyaratan yang diperlukan didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Ketua PSI Isyana Bagoes Oka.

Rombongan PSI diterima langsung oleh Direktur Tata Negara sekaligus Ketua Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Tehna Bana Sitepudan dan Kasubdit Partai Politik Baroto.

"Hari ini PSI datang mendaftar ke Kemenkumham lengkap dengan segala pesyaratan administratifnya, bahkan melebihi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang," kata Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7/2016).

Toni menjelaskan, tumpukan kertas yang diantarkan ke Kemenkumham tidak hanya tumpukan kertas adminstratif semata. Pihaknya juga mengumpulkan harapan anak-anak muda se-Indonesia terhadap PSI.

(Baca: Hasil Survei: Konten Kampanye Gerindra dan PSI di Media Sosial Paling Disukai Masyarakat)

"Kami membawa harapan anak muda dari Sabang sampai Merauke untuk terciptanya sebuah tatanan politik baru yang berpihak kepada masa depan anak muda Indonesia," ucap Toni.

Sementara itu, Tehna Bana Sitepu, mengapresiasi kedatangan PSI yang sudah mendaftarkan diri dan menyerahkan seluruh persyaratan yang diminta.

Sitepu berharap calon-calon partai lain yang sudah hadir pada pembukaan pendaftaran pada 23 Mei lalu dapat segera mendaftarkan diri serta menyerahkan seluruh syarat administrasi.

"Bagus. Saya sangat apresiasi kedatangan PSI kami siap periksa 43 kontainer yang berisi syarat administrasi partai yang diantar PSI berdasarkan kriteria peraturan. Kami masih tunggu sampai tanggal 29 Juli bila ada partai yang akan mendaftar. Silahkan. Kami akan membantu," ucap Sitepu.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia: Kami Dukung Calon Independen ! â?? Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com