Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Jadi Korban, Dokter RS Harapan Bunda Minta Penangguhan Penahanan

Kompas.com - 18/07/2016, 12:42 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus vaksin palsu dr Indra Sugiarno, melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri. Dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Harapan Bunda itu ditahan penyidik sejak Jumat (15/7/2016) pagi.

"Tujuan saya ke sini untuk memberikan surat permohonan penangguhan penahanan," ujar kuasa hukum Indra Fahmi B Rajab di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Namun, surat tersebut tidak diberikan langsung ke penyidik maupun Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Menurut Fahmi penyidik dan Direktur Tipid Eksus tak sedang berada di kantor.

Fahmi mengatakan, dirinya juga sempat bertemu dengan Indra di rumah tahanan Bareskrim Polri. "Saya hanya ceritakan proses yag akan saya lakukan sekarang. Ke depannya saya koordinasi dengan penyidik," kata Fahmi.

Fahmi mengatakan, kliennya tidak menyadari bahwa vaksin yang diberikan kepada pasien adalah palsu. Dalam hal ini, Fahmi menyebut Indra sebagai korban penipuan sales obat bernama S.

"Pasien-pasien juga tahu lah dia seperti apa. Di sini saya garis besarkan, pak Indra ini sebagai korban," kata Fahmi.

Pihak Kepolisian tengah mendalami kemungkinan adanya terlibatnya dokter lain di Rumah Sakit Harapan Bunda dalam kasus vaksin palsu.

Terdata, sebanyak 44 peserta imunisasi di RS Harapan Bunda dipastikan menjadi korban vaksin palsu. Selama menjalani vaksin, mereka ditangani dr Indra.

Menteri Kesehatan Nila Dwujita Anfasa Moeloek, sebelumnya mengumumkan 14 rumah sakit yang menjadi pengguna vaksin palsu. RS Harapan Bunda merupakan satu dari 14 rumah sakit tersebut. 

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

Selain itu, dibeberkan pula delapan klinik dan bidan yang juga pemakai vaksin tidak asli. Vaksinasi ulang pun dilakukan hari ini di beberapa fasilitas kesehatan.

(Baca juga: Pantau Langsung Vaksin Ulang, Jokowi Minta Masyarakat Tenang)

Kementerian Kesehatan, kata Nila, sudah membuka posko pengaduan vaksin palsu, yakni di nomor 021-1000567.

Kompas TV BPOM Akui Telah Lalai

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com