Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Masih Pertimbangkan Ahok untuk Pilkada DKI 2017

Kompas.com - 17/07/2016, 16:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan masih mempertimbangkan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mendatang.

Keberhasilan Ahok selama memimpin Jakarta dalam beberapa tahun terakhir dinilai tidak lepas dari peran serta dan dukungan PDI Perjuangan.

"Tentu saja dipertimbangkan. Apa pun halnya, Pak Ahok sebagai Gubernur Jakarta saat ini, menjadi gubernur karena dukungan penuh PDI-P," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristianto di Jakarta, Minggu (17/7/2016).

"Partai tetap bertanggungjawab atas pencapaian dan kinerja terbaik bagi Pak Ahok dan Djarot," kata dia.

Hasto menilai pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta membutuhkan strategi khusus, termasuk dalam hal pencalonan oleh setiap partai politik.

Ini disebabkan Pilkada DKI Jakarta dapat menentukan jalur politik untuk kekuasaan yang lebih besar.

"Di DKI dinamikanya begitu besar, sebagai pusat pergerakan politik. Pilkada DKI dapat menjadi jalur karir politik seperti pengalaman Pak Joko Widodo, DKI representasi negara kita," kata Hasto.

Menurut Hasto, DPP PDI Perjuangan terus mencermati adanya perubahan politik strategis menjelang pilkada DKI pada 2017.

Semua mekanisme yang dilakukan internal PDI-P akan bermuara ketika partai secara resmi mencalonkan kandidat gubernur DKI Jakarta.

Hasto mengatakan, pilkada DKI merupakan bagian penting bagi partai politik untuk meraih kekuasaan politik yang lebih besar.

Sebagai contoh, saat partainya mencalonkan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta, kemudian terpilih dan kemudian diusung sebagai calon presiden.

Kompas TV PDI-P Bujuk Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com