Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Pastikan Finalisasi Badan Siber Nasional Bulan Depan

Kompas.com - 14/07/2016, 12:29 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) akan selesai pada Agustus 2016.

Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri halal bihalal di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

"BSN, segera, lagi kami proses, kami finalisasi Sekarang, saya kira bulan depan (selesai)," ujar Luhut.

Rencana pembentukan BSN dilatarbelakangi banyaknya serangan siber ke Indonesia.

Serangan tersebut sebagian besar karena aktivitas "malware" sebanyak 12.007.808 kasus; serangan akibat adanya celah keamanan sebanyak 24.168 kasus, kebocoran rekam jejak atau "record leakage" 5.970 kasus.

Kemudian, ada juga serangan melalui "password harvesting" atau "phising", yakni sebanyak 1.730 kasus.

Selain itu, serangan akibat kebocoran domain sebanyak 215 kasus.

Dari angka tersebut, menurut ID-SIRTII, laman pemerintah atau beralamat go.id paling banyak diserang peretas.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pembentukan BSN masih menunggu tanggapan dari Luhut.

“Harus tunggu Menko Polhukam (Luhut Binsar Pandjaitan), karena kan dikoordinasikan oleh Beliau,” kata Rudi, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Jika BSN jadi dibentuk, Rudiantara mengatakan, akan ada tiga sektor yang mendapatkan pengawasan tambahan.

Ketiga sektor itu, yakni sektor keuangan perbankan, energi dan sumber daya mineral, serta keselamatan transportasi udara. Pada prosesnya, pembentukan BSN juga hampir dibatalkan.

Pemerintah sempat memutuskan tugas BSN dialihkan ke lembaga yang sudah ada, yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Nantinya akan ada revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan Lemsaneg.

Lemsaneg juga akan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kejahatan cyber di dunia maya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com