Usut Kasus Pencucian Uang M Sanusi, KPK Periksa 6 Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi, Rabu (13/7/2016), terkait kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Keenam saksi itu adalah advokat, Adi Kurnia; Kepala Dinas Tata Air DKI, H Teguh Hendrawan; Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, Roedito Setiawan; Sekretariat Dewan, M Yuliadi; pegawai swasta, Tasdikiah; dan sopir dari tersangka Sanusi, Gerry Prasetya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, dua orang saksi dari Dinas Tata Air, yakni Teguh Hendrawan dan Roedito Setiawan, akan dikonfirmasi terkait berbagai pengadaan barang.

"Ya berbagai macam pengadaan di dinas tata air itu akan ditanyakan oleh penyidik. Jadi terkait pengadaan di sana," ujar Priharsa, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Sementara, Sekretaris Dewan M Yuliadi akan ditanya soal profil tersangka M Sanusi.

"Jadi, status dari M Sanusi juga akan ditanyai mengenai gaji atau penghasilan yang didapat M Sanusi dalam kapasitas sebagai anggota dewan," kata dia.

Sementara, terhadap saksi lainnya, materi pemeriksaan terkait kepemilikan aset-aset dari tersangka.

"Jadi, penyidik lebih ingin menelusuri lebih dalam kepemilikan aset, asal muasalnya, termasuk cara perolehan aset tersebut," kata dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.

Sanusi diduga menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan atau menitipkan harta yang patut diduga berasal dari hasil korupsi.

Hal tersebut dilakukan untuk menyamarkan asal-usul kepemilikan hasil korupsi. Beberapa aset yang telah disita KPK berupa mobil dan uang milik Sanusi.

Diduga, beberapa aset berupa properti milik Sanusi juga terkait pencucian uang.

Sanusi disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Surat perintah penyidikan ditandatangani pimpinan KPK pada 30 Juni 2016.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sanusi sebagai tersangka penerima suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Sanusi diduga menerima uang sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari salah satu pimpinan perusahaan pengembang yang ikut dalam proyek reklamasi.