Menkumham Minta Kepala Kanwil Optimalkan Penyerapan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM memastikan optimalisasi penyerapan anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, Kemenkumham mendapatkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 2 triliun.

"Di semester kedua ini, banyak yang harus ditingkatkan dan diperbaiki, khususnya APBN-P yang baru diketok DPR," ujar Yasonna, saat menggelar telekonferensi dengan seluruh Kepala Kanwil di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Berdasarkan data Sekretaris Jenderal Kemenkumham, hingga saat ini penyerapan anggaran secara keseluruhan baru mencapai 42,2 persen.

Angka tersebut masih di bawah capaian pada anggaran 2015, di mana serapan anggaran mencapai 50,5 persen.

Yasonna mengatakan, penyerapan anggaran yang tinggi akan mendorong kinerja yang baik dan akurat oleh para pegawai kementerian, khususnya di lembaga pemasyarakatan yang mendapat tambahan anggaran cukup signifikan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas.

Sementara itu, terkait pengawasan dalam penggunaan anggaran, Yasonna meminta agar masing-masing Kepala Kanwil bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, secara berkala berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

"Saya minta jajaran Kepala Kanwil untuk bekerja secara profesional berintegritas, dan menjauhkan dari prosedur yang tidak benar," kata Yasonna.