Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan Ingatkan Kapasitas Pintu Keluar dan Masuk Tol Harus Sama

Kompas.com - 07/07/2016, 20:28 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, ada dua persoalan penting terkait kemacetan parah arus mudik di jalur tol Pejagan-Brebes.

Jonan mengatakan, untuk mengevaluasi lalu lintas tersebut, ia memanggil PT Jasa Marga dan operator jalan tol untuk berkoordinasi agar arus balik tidak macet.

"Kalau mau detail, tanya Menteri PU (Pekerjaan Umum), jangan diam saja. Menteri PU-nya ya mesti bantu, BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) segala," ujar Jonan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2016).

Menurut Jonan, Kementerian Perhubungan sudah mengingatkan berbagai antisipasi menghadapi kemacetan yang terjadi. Kemenhub mengusulkan bahwa apabila terjadi kemacetan, maka pintu tol harus digratiskan atau dibuka.

Selain itu, gerbang tol semestinya juga dibangun dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting agar tidak menimbulkan simpul kemacetan baru.

"Pintu-pintu tol yang awal dan akhir besarnya harus sama dan jalannya harus bisa menampung di keluarnya. Kalau tolnya itu dikatakan, 'Loh ini bukan masalah di tolnya, tapi di arterinya', berarti tolnya yang salah dong, lokasinya di situ, kan gitu," kata Jonan.

Menurut dia, pintu keluar tol Brebes Timur dibangun dekat lokasi yang berisiko menimbulkan kemacetan, seperti pasar dan lintasan kereta api.

Kapasitas pintu tol di Brebes juga tidak sama dengan kapasitas di pintu masuk tol, yang dapat menampung banyak kendaraan.

"Kalau di Brebes, ya mestinya bikin exit tol sebesar waktu asal masuknya. Kalau satu masuknya besar, keluarnya kecil, ya berantakan," kata Jonan.

Mengenai rekayasa lalu lintas, Jonan berpendapat bahwa hal itu hanya akan mengurangi kemacetan. Ia meminta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk bekerja keras agar kemacetan parah tak terjadi saat puncak arus balik nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com