Beredar Surat Permintaan Fasilitas untuk Anaknya di AS, Fadli Merasa Dikerjai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuding ada pihak yang ingin menjatuhkan dirinya.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi beredarnya surat faksimili permintaan fasilitas dan pendampingan bagi anaknya, Shafa Sabila Fadli, kepada Konsulat Jenderal RI (KJRI) New York.

Menurut Fadli, surat tersebut sengaja disebarluaskan. Ia mengklaim tidak mengetahui soal isi surat tersebut.

Fadli mengaku baru mengetahui adanya surat tersebut pada Senin (28/6/2016) malam, lewat whatsapp.

"Ya, iyalah pasti dibocorkan, saya juga tidak tahu surat itu, sama sekali tidak tahu," ujar Fadli di Kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

"Mungkin saja by design. Mungkin dianggap saya ini kritis, saya di luar pemerintahan, ya mungkin saya mau dikerjai kaya begini, mungkin saja. Saya tidak ada masalah, ya risiko," kata politisi Partai Gerindra itu.

KJRI New York menerima surat dari Kepala Biro KSAP Sekretariat Jenderal DPR terkait rencana perjalanan putri Fadli ke AS.

(baca: Anggaran Terbatas, KJRI New York Hanya Jemput Putri Fadli Zon di Bandara)

Surat bernomor 271/KSAP/DPR RI/VI/2016 itu diterima pada 10 Juni 2016. Dalam surat itu, KJRI diminta melakukan penjemputan serta pendampingan selama di New York.

Shafa mengikuti program Stagedoor Manor Camp 2016 yang berlokasi di Loch Sheldrake, New York.

Fadli mengklaim tidak pernah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuat surat tersebut.(Baca: Fadli Zon Bantah Minta Fasilitas ke KJRI New York untuk Anaknya)

Ia mengklaim hanya meminta kepada staf sekretariat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KJRI New York tentang kegiatan Shafa di New York.

Fadli menduga surat tersebut sengaja dibocorkan melalui pihak KJRI atau KBRI di Washington.

"Kalau dilihat dari bentuknya itu berita faksimili, berarti pihak penerima. Pihak penerima itu kan KJRI atau KBRI Washington," tutur Fadli.

Ia mengaku, sudah mencoba menghubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi guna mendapatkan penjelasan terkait beredarnya surat tersebut. Namun, Menlu belum merespons.