Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Deportasi 108 TKI Melalui Perbatasan Entikong

Kompas.com - 26/06/2016, 06:30 WIB
Kontributor Pontianak, Yohanes Kurnia Irawan

Penulis

PONTIANAK, KOMPAS.com - Sebanyak 108 tenaga kerja Indonesia yang bermasalah dipulangkan dari negara bagian Sarawak, Malaysia melalui perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Sabtu (25/6/2016).

Mereka dibawa menggunakan mobil tahanan Imigresen Semuja Malaysia dan diantar langsung oleh kepala Depo Tahanan.

Selain itu, KJRI Kuching juga memulangkan satu orang penghuni shelter, sehingga total TKI yang kembali ke tanah air berjumlah 109 orang.

Kepala BP3TKI Pontianak, Kombes Pol Aminudin menjelaskan, setibanya di border PLBN Entikong rombongan TKI bermasalah ini langsung dibawa menuju kantor Unit Latihan Kerja (ULKI) Entikong untuk dilakukan pendataan.

"Setelah dilakukan pendataan, mereka langsung dikirim menuju Dinas Sosial Kalbar menggunakan empat unit bis," ujar Aminudin, Sabtu (25/6/2016).

Kepala Polsek Entikong, AKP Kartyana menambahkan, saat di ULKI, masing-masing TKI ini di secrening oleh anggota Polsek Entikong dan petugas dari P4TKI.

"Pengembangan kasus dari hasil screning apabila ada indikasi merupakan korban traficking atau perdagangan orang guna mengusut Agen Tki Ilegal dan jaringannya," ujar Kartyana.

Dari total 108 orang yang dipulangkan, 102 diantaranya laki-laki dan enam perempuan.

"Dari hasil screening ditemukan beberapa permasalahan yang dialami TKI tersebut, diantaranya pekerjaan tidak sesuai, gaji tidak sesuai, tidak memegang paspor dan tidak ada permit," kata Kartyana.

(Baca: Malaysia Kembali Deportasi 71 TKI Melalui Perbatasan Entikong)

Kompas TV 296 TKI Dideportasi dari Malaysia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com