Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Sebut BI Rate Turun Lagi Agustus

Kompas.com - 23/06/2016, 22:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate akan kembali turun. Penurunan itu diperkirakan terjadi pada Agustus.

"Insya Allah Agustus nanti akan lebih turun lagi. Itu adalah rencana BI yang kita bicarakan," kata Kalla usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama 3.500 anak yatim piatu di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/6/2016). 

Proses penurunan itu diperkirakan akan terjadi secara bertahap. Hingga pada akhirnya, ia prediksi, BI Rate akan berada pada kisaran 5 persen.

"Bahwa BI Rate-nya akan turun sampai dengan Agustus. Kemudian, Agustus ini akan sekitar lima lah," kata dia.

Sebelumnya, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate turun sebesar 25 basis poin. Dengan besaran angka turunan seperti itu, BI rate saat ini berada pada posisi 6,5 persen dari 6,75 persen.

Selain BI rate, suku bunga BI 7-day Reverse Repo Rate ditetapkan turun sebesar 25 basis poin dari level 5,50 persen menjadi 5,25 persen.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Juni 2016 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar menjadi 6,5 persen, berlaku efektif 17 Juni 2016," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Adapun suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis poin menjadi 4,50 persen. Sementara itu, suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis poin menjadi sebesar 7 persen.

Dengan demikian, struktur suku bunga operasi moneter BI adalah, untuk 7 hari sebesar 5,52 persen, 2 minggu 5,45 persen, 1 bulan 5,70 persen, 3 bulan 6,10 persen, 6 bulan 6,30 persen, 9 bulan 6,40 persen, dan 12 bulan sebesar 6,50 persen.

Kompas TV Bank Indonesia Pangkas BI Rate Jadi 6,5%

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com