Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Pemberian Gelar Pahlawan Gus Dur Tunggu Soeharto

Kompas.com - 23/06/2016, 05:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur akan menunggu pemberian gelar yang sama kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

"Kalau urutannya yang kita lihat sekarang ada juga Presiden Kedua Soeharto, lalu setelahnya Presiden keempat, Gusdur," kata Menteri Luhut saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/6/2016), seperti dikutip Antara.

Penganugerahan gelar bagi Gus Dur, kata Luhut, akan ditargetkan selesai pada tahun ini yang diharapkan bertepatan dengan hari pahlawan nasional pada 10 November 2016.

(baca: Cara Istri Gus Dur Mengajak Orang Memahami Pluralisme)

Sehubungan dengan pengajuan tersebut, Luhut menilai, Gus Dur layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional karena keberpihakannya yang sangat besar pada rakyat kecil.

"Kita sudah berikan testimoni, selain menjunjung tinggi pluralisme, beliau juga berpihak pada rakyat kecil. Ini yang menurut saya layak untuk diajukan," ujarnya.

Saat ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa proses penilaian masih menunggu hasil dari pengajuan Presiden RI kedua Soeharto.

"Untuk sekarang pengajuannya sudah ada nama Pak Harto. Secara teknis kita tidak bisa menentukan butuh waktu berapa lama, yang jelas untuk keduanya masih menunggu waktu," tuturnya.

Sejumlah sahabat dan keluarga Gus Dur berencana untuk mengajukan gelar pahlawan nasional pada tokoh tersebut.

(baca: "Gus Dur Membuat Saya Ingin Jadi Warga NU, meski Bukan Islam")

Dalam pertemuan yang digagas oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Rabu sore itu, wacana pemberian gelar tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Gus Dur yang dinilai telah banyak berkontribusi pada negara.

"Kami akan usahakan agar Gusdur mendapat gelar pahlawan nasional dengan segala bentuk penilaian yang objektif," kata Mahfud.

Kompas TV Mengenang Gus Dur Yang Toleran & Humoris



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com