Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diambil Alih BUMN, Tol Cimanggis-Cibitung Diharapkan Jokowi Selesai 2018

Kompas.com - 21/06/2016, 19:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo geram banyak proyek jalan tol di Indonesia yang mangkrak. Bahkan tidak pernah dikerjakan meski konsesi sudah diserahkan ke swasta.

Salah satunya adalah proyek tol Cimanggis-Cibitung yang konsesinya dipegang oleh PT Cimanggis–Cibitung Toolways.

"Ini satu lagi yang bermasalah. Ini sejak 2006 (konsesi dipegang swasta) tapi enggak dikerjakan," ujar Jokowi saat meninjau pembangunan proyek tol itu, Selasa (21/6/2016) sore.

Lantaran tidak kunjung mengerjakan proyek itu, Jokowi mengaku memerintahkan BUMN untuk mengambil alih untuk segera dimulai pengerjaannya.

"Kami ambil alih dari swasta dan sekarang dikerjakan oleh PT Waskita (Waskita Karya). Ya sudah diberi konsesi, tapi enggak dikerjakan," ujar Jokowi.

Sejak diambil alih oleh PT Waskita Karya awal 2015 ini, Jokowi mengapresiasi progres pembangunannya. Dari total panjang 26 kilometer, Waskita telah membebaskan 0,7 persen lahan.

Pemerintah pun telah menyiapkan uang untuk pembebasan lahan sisanya.

"Ini memang baru mulai. Kami siapkan duitnya Rp 1,5 triliun untuk pembebasan lahan. mudah-mudahan enggak ada masalah," ujar Jokowi.

Jika lancar, Jokowi menargetkan proyek tol tersebut rampung pada 2018 yang akan datang.

"Ingat, ini untuk kepentingan satu juta orang. Enggak bisalah ini dikalahkan oleh satu dua orang. Proyek ini harus jalan untuk mengatasi macet berkilo-kilometer," ujar Jokowi.

Kompas TV Presiden Resmikan Tol Pejagan-Brebes Timur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com