Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Antikorupsi Dinilai Belum Jadi Gerakan Masif

Kompas.com - 18/06/2016, 11:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Gerakan antikorupsi yang ada saat ini dipandang belum menjadi sebuah gerakan masif. Sehingga, praktik korupsi yang berkembang di Tanah Air hingga kini masih sulit untuk diberantas.

Hal itu disampaikan pimpinan PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari dalam diskusi Madrasah Antikorupsi 2016 di Kantor PP Muhammadiyah, Sabtu (18/6/2016).

Menurut dia, sebuah gerakan dapat dikatakan sebagai gerakan apabila hal itu dilakukan secara masif.

"Gerakan itu harus ada dua unsur, ada mobilisasi dan dinamisasi. Tetapi tidak sembarangan. Serta ada sistematisasi," kata Hajriyanto.

Di tiga sektor kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif, menurut dia, semangat pemberantasan korupsi belum terlalu terlihat.

Di eksekutif, ia mencontohkan, belum pernah ada kasus korupsi yang diangkat oleh pihak inspektorat jenderal. Padahal, divisi itu memiliki tugas untuk melakukan pembenahan internal.

"Prosesnya justru lebih diserahkan kepada penegak hukum. Padahal kalau memang ada aksi dari inspektorat jenderal, seharusnya pejabat (korupsi) bisa diberhentikan. Baru kalau tidak terbukti namanya bisa direhabilitasi," ujarnya.

Hal senada juga terjadi di ranah yudikatif, seperti di Mahkamah Agung. Menurut Hajriyanto, tidak mungkin seorang hakim agung tidak mengetahui tindak tanduk yang dilakukan pejabat tinggi di MA.

Namun, politisi senior Partai Golkar ini menilai para hakim agung justru lebih memilih bungkam.

"Tidak mungkin tidak dengar isu pejabat tinggi di situ yang melakukan korupsi. Begitu pula di legisatif," kata dia.

Kompas TV Praktik Korupsi Terjadi di Akar Rumput â?? Dua Arah.mp4
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com