Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Antikorupsi Dinilai Belum Jadi Gerakan Masif

Kompas.com - 18/06/2016, 11:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Gerakan antikorupsi yang ada saat ini dipandang belum menjadi sebuah gerakan masif. Sehingga, praktik korupsi yang berkembang di Tanah Air hingga kini masih sulit untuk diberantas.

Hal itu disampaikan pimpinan PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari dalam diskusi Madrasah Antikorupsi 2016 di Kantor PP Muhammadiyah, Sabtu (18/6/2016).

Menurut dia, sebuah gerakan dapat dikatakan sebagai gerakan apabila hal itu dilakukan secara masif.

"Gerakan itu harus ada dua unsur, ada mobilisasi dan dinamisasi. Tetapi tidak sembarangan. Serta ada sistematisasi," kata Hajriyanto.

Di tiga sektor kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif, menurut dia, semangat pemberantasan korupsi belum terlalu terlihat.

Di eksekutif, ia mencontohkan, belum pernah ada kasus korupsi yang diangkat oleh pihak inspektorat jenderal. Padahal, divisi itu memiliki tugas untuk melakukan pembenahan internal.

"Prosesnya justru lebih diserahkan kepada penegak hukum. Padahal kalau memang ada aksi dari inspektorat jenderal, seharusnya pejabat (korupsi) bisa diberhentikan. Baru kalau tidak terbukti namanya bisa direhabilitasi," ujarnya.

Hal senada juga terjadi di ranah yudikatif, seperti di Mahkamah Agung. Menurut Hajriyanto, tidak mungkin seorang hakim agung tidak mengetahui tindak tanduk yang dilakukan pejabat tinggi di MA.

Namun, politisi senior Partai Golkar ini menilai para hakim agung justru lebih memilih bungkam.

"Tidak mungkin tidak dengar isu pejabat tinggi di situ yang melakukan korupsi. Begitu pula di legisatif," kata dia.

Kompas TV Praktik Korupsi Terjadi di Akar Rumput â?? Dua Arah.mp4
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com