Pemerintah Memulai Proses Penyelesaian Kasus HAM Berat di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembari menunggu kajian tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atas rekomendasi Simposium Peristiwa 1965 untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo, pemerintah terus bergerak menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang lain.

Kini, pemerintah memulai proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di bumi Papua.

Kamis (16/6/2016) pagi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mendarat di Bandar Udara Sentani Jayapura.

Selama tiga hari ke depan, Luhut akan bertemu banyak pihak dalam rangka menyelesaikan "beban" masa lalu Indonesia yang pernah terjadi di Papua.

"Saya akan menemui semua lapisan masyarakat. Baik dari kalangan pemuka agama, mahasiswa, aparat militer dan kepolisian, bahkan LSM,"ujar Luhut beberapa saat setelah tiba di Papua, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Kamis.

"Pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius dan transparan melakukan ini, tidak ada rekayasa," kata dia.

Terdapat tiga kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua yang akan diselesaikan. Kasus itu yakni peristiwa Wasior, Wamena, dan Paniai.

Luhut mengatakan, Komisi Nasional HAM pada 2011 sudah membentuk tim untuk menghimpun informasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua.

Namun, pada Mei 2016, Kemenko Polhukam juga membentuk tim terpadu yang mempunyai tugas dan fungsi sama.

Tim terpadu itu, sebut Luhut, membantu mempercepat pengumpulan informasi di sana. Tim tersebut juga dipastikan independen dan lepas dari intervensi pemerintah.

Kehadiran Luhut hanya sebagai bentuk pemantauan atas kerja tim. Luhut mengatakan, pihak mana pun yang nantinya dinyatakan bersalah, harus bersedia menjalani proses yang berlaku.

"Siapa pun dia, masyarakat atau aparat. Pokoknya kalau dia salah, harus diproses," kata Luhut.

Demi transparansi dan pertanggungjawaban terhadap dunia internasional, pemerintah turut mengundang Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson, Duta Besar Solomon untuk Indonesia Salana Kalu, Duta Besar Fiji untuk Indonesia S.T Cavuilati dan Duta Besar Papua New Guinea untuk Indonesia Peter Ilau.

"Tujuan dari kehadiran mereka disini adalah agar masyarakat internasional melihat apa saja yang kami kerjakan. Mereka bukan tim pencari fakta," kata Luhut.