Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi: Katanya KTP Sudah Cukup, Kok Masih "Nyari" di Singapura?

Kompas.com - 06/06/2016, 17:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mempertanyakan tindakan dua relawan "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris Saerang, yang mengumpulkan KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga ke Singapura.

Akibatnya, kedua orang itu sempat ditahan oleh otoritas setempat karena diduga hendak melakukan aktivitas politik.

Selama ini, relawan Teman Ahok kerap membuka posko relawan dan booth di pusat keramaian.

Hingga saat ini, total fotokopi KTP dukungan yang telah dikumpulkan berdasarkan situs temanahok.com sebanyak 933.846 KTP.

“Ini yang saya bingung, katanya sudah cukup. Bahkan lebih dari targetnya katanya,” kata Tantowi saat dihubungi, Senin (6/6/2016).

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, calon pasangan kepala daerah yang ingin maju melalui jalur perorangan atau independen harus mengumpulkan 6,5-10 persen dukungan dari jumlah daftar pemilih tetap.

Merujuk syarat tersebut, maka jumlah minimum fotokopi KTP yang harus dikumpulkan pasangan Ahok-Heru yaitu 532.000 KTP.

“Kalau sampai nyari di Singapura ini bagaimana? Lalu apa arti kata cukup itu?” kata Tantowi.

Amalia dan Richard sebelumnya ditahan sementara oleh otoritas Singapura, Sabtu (4/6/2016), saat akan hendak menghadiri kegiatan Festival Makanan Indonesia di negara tersebut.

Dalam poster digital yang beredar, terdapat kegiatan pengumpulan KTP dukungan Ahok-Heru dan penjualan merchandise Teman Ahok.

Salah seorang panitia, Boediman Widjaja, mengaku bahwa poster itu dibuat timnya, tetapi telah direvisi.

Dalam poster terbaru itu tidak tertulis adanya pengumpulan KTP maupun penjualan merchandise Teman Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com