Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Konferensi Video, Jokowi Juga Resmikan PLTU Ketapang

Kompas.com - 02/06/2016, 21:57 WIB
Kontributor Pontianak, Yohanes Kurnia Irawan

Penulis

PONTIANAK, KOMPAS.com — Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2 x 10 megawatt (MW) di Kabupaten Ketapang resmi beroperasi, dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (2/6/2016) sore.

Peresmian tersebut bertepatan dengan peresmian dan peletakan batu pertama pengerjaan proyek mobile power plant (MPP) 4 x 25 MW di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Untuk melakukannya secara serentak, peresmian dilakukan melalui konferensi video.

"Dengan mengucap bismillah, pembangunan mobile power plant 100 MW Parit Baru saya nyatakan dimulai, dan PLTU Ketapang 20 megawatt saya nyatakan diresmikan," ujar Jokowi, disambut tepuk tangan tamu undangan yang hadir.

Secara simbolis, Jokowi yang didampingi Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, dan Menteri BUMN Rini Sumarno membunyikan sirene sebagai tanda dimulainya pengerjaan proyek MPP tersebut.

Usai meresmikan MPP secara simbolis, Jokowi sempat menyapa karyawan PLN Ketapang dari layar televisi yang ada di hadapannya.

Sementara itu, Dirut PLN Sofyan Basir menyampaikan, PLTU unit pertama 10 MW yang terletak di Desa Suka Bangun, Kabupaten Ketapang, ini sudah masuk dalam sistem jaringan 20 KV dan selesai pada bulan Maret 2016 lalu.

Saat ini, unit lain yang berkapasitas 10 MW masih dalam penyelesaian, dan direncanakan rampung pada akhir Juni 2016.

"Dengan demikian, sistem Ketapang akan mendapatkan tambahan pasokan daya sebesar 20 megawatt," kata Sofyan.

Secara komersial, PLTU Ketapang dijadwalkan akan melayani pelanggan pada Agustus 2016.

Dengan bertambahnya kapasitas listrik di Ketapang, kondisi kelistrikan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara diharapkan bisa semakin membaik.

"Ini diharapkan juga bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, dan mampu melayani penyambungan baru dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Kalimantan Barat," ucap Sofyan.

Kompas TV Proyek Pembangkit Listrik "Gak" Selesai 2019?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com