Di Rapat Paripurna, Ketua BPK Klarifikasi Temuan BPK soal Kunker Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz mengklarifikasi soal audit BPK terhadap kunjungan kerja anggota DPR yang disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp 945 miliar karena diduga fiktif.

Klarifikasi ini disampaikan Harry dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Dalam rapat ini, Harry sebenarnya hanya diagendakan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015.

Namun, ada permintaan dari anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto agar Harry sekaligus mengklarifikasi isu yang berkembang soal kunker fiktif.

Akhirnya, setelah selesai membacakan laporan utamanya, Harry bicara soal kunker fiktif yang ramai menjadi pemberitaan sejak bulan lalu.

Dia mengaku memang ada masalah terkait kunker anggota DPR.

"Tahun ini memang ada masalah yang muncul soal kunker itu. Masih dalam proses pemeriksaan yang seharusnya belum diketahui media," kata Harry.

Namun, ia menegaskan bahwa masalah tersebut timbul karena persoalan administrasi semata. Masalah ini bisa selesai apabila Setjen DPR sudah melengkapi administrasi yang diperlukan ke BPK.

"Tidak ada kunjungan kerja fiktif," tambah Harry yang juga mantan anggota DPR dari Partai Golkar.

Harry pun mengingatkan bahwa tahun-tahun sebelumnya, audit yang dilakukan BPK terhadap keuangan DPR tidak pernah menemukan masalah.

"Selama lima tahun terakhir, DPR memperoleh opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian," kata Harry, yang langsung disambut tepuk tangan anggota DPR yang hadir.

Adanya potensi kerugian negara dalam kunker perseorangan anggota DPR diketahui dari surat yang dikirimkan Fraksi PDI-P kepada anggotanya.

Dalam surat itu disebutkan bahwa BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.