Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Intervensi PDI-P terhadap Jokowi soal Pergantian Kapolri Dinilai Wajar

Kompas.com - 25/05/2016, 06:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dan Peneliti LIPI Siti Zuhro menilai wajar jika ada intervensi politik dari PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pergantian Kapolri.

"Menurut saya wajar ya. Ini kepimpinan Jokowi dan PDI-P (sebagai partai pengusungnya)," ujar Siti di Kemenkumham, Selasa (24/5/2016).

Siti menjelaskan, intervensi politik itu berawal dari terpilihnya Jokowi sebagai presiden karena dukungan PDI-P.

Jokowi juga merupakan kader partai pimpinan Mengawati Soekarnoputri itu. Sehingga, ketika menjabat sebagai presiden intervensi politik pasti terjadi.

Di sisi lain, presiden membutuhkan dukungan partai agar setiap kebijakan yang dibuat dapat terealisasi.

"Bagaimana pun juga Jokowi tidak berdiri sendiri dia harus punya kekuatan utama sebagai RI 1. Siapa yang menguatkan kebijakan dia? Ya PDI-P kan, enggak mungkin dia langsung meminta dari PPP, misalnya," tutur Siti.

Meski demikian, Siti merasa yakin bahwa Jokowi mampu memilih orang yang tepat menjabat sebagai Kapolri.

Hal itu, kata Siti, terlihat dari cara Jokowi memilih orang-orang yang duduk sebagai pembantunya. Jokowi terlihat bisa mengatasi tekanan dalam memilih menteri.

"Sepertinya dia lebih mampu meskipun dia harus mengakomodasi suara-suara partai pendukungnya," kata siti.

Siti menambahkan, hal terpenting dari proses pergantian Kapolri saat ini adalah Jokowi memilih dengan segala pertimbangan matang. Sebab nantinya, pilihan itulah yang akan dipertanggungjawabkan Jokowi kepada masyarakat.

Badrodin sedianya pensiun pada Juli 2016 saat genap berusia 58 tahun. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, disebutkan usia pensiun maksimal anggota Polri adalah 58 tahun.

Sebelumnya, anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpendapat, ada tujuh jenderal bintang tiga yang layak dinominasikan sebagai calon kapolri, salah satunya Wakapolri Komjen Budi Gunawan.

Selain Masinton, dukungan terhadap Budi Gunawan juga disampaikan sejumlah politisi PDI-P, seperti Trimedya Panjaitan dan Junimart Girsang.

Kompas TV Kapolri Melantik Kapolda Metro Jaya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com