Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Persiapan Penyelenggaraan Haji 2016 Sudah 90 Persen

Kompas.com - 18/05/2016, 14:43 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 secara keseluruhan mencapai 90 persen.

Persiapan itu mencakup berbagai hal, dari pemondokan haji, teknis angkutan selama di Mekkah dan Madinah, akomodasi ibadah haji, pelayanan kesehatan, hingga persiapan teknis pemberangkatan dari Tanah Air.

"Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sebelum penyelenggaraan haji tahun 2016 agar jemaah haji Indonesia bisa beribadah dengan tenang dan lancar," kata Puan seusai memimpin rapat koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2016 di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2016 diikuti oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek dan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin.

Puan mengatakan, rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1437 H/2016 M sebesar Rp 34.614.304 atau setara 2.585 dollar AS dengan nilai kurs 1 dollar AS sebesar Rp 13.400.

Dalam satuan dollar AS, rata-rata BPIH 2016 mengalami penurunan sebesar 132 dollar AS dari rata-rata BPIH 2015 sebesar 2.717 dollar AS.

Lukman menambahkan, penurunan BPIH di antaranya disebabkan oleh penurunan harga aftur, penurunan biaya pemondokan, dan efisiensi biaya darurat. Tahun lalu, alokasi biaya darurat 160 miliar, sedangkan tahun ini hanya Rp 40 miliar.

"Meskipun ada penurunan biaya, kualitas kita tambah. Misalnya tahun lalu makan cuma sekali, tahun ini dua kali," ucap Lukman.

Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 168.800 orang. Terdiri dari 155.200 jemaah haji reguler dan 13.600 jemaah haji khusus atau plus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com