Anggota DPR Khawatir Pilkada Sepi jika Anggota Dewan Harus Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian tak sepakat jika anggota DPR , DPD dan DPRD harus mundur saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Hetifah khawatir aturan tersebut akan membuat pemilihan kepala daerah sepi calon.

Sebab, selama ini banyak calon kepala daerah yang berasal dari anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jika mereka harus mundur ketika akan dicalonkan menjadi kepala daerah seperti terjadi di Pilkada 2015 tentunya akan mengurangi animo sebagian calon dari jalur ini," kata Hetifah saat dihubungi, Kamis (5/5/2016).

Heitifah menjelaskan, salah satu tugas partai politik adalah melakukan rekrutmen dan kaderisasi calon pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif.

Atas dasar itu, pengalaman menjadi anggota legislatif akan sangat berharga bagi calon kepala daerah karena mereka lebih memahami seluk beluk anggaran dan kebijakan sebagai wakil rakyat. 

Masyarakat pun, kata dia, bisa mendapatkan banyak pilihan dengan banyaknya anggota dewan yang maju di pilkada.

"Kalau aturan mundur diterapkan, calon pemimpin yang matang secara politik dan berpengalaman dalam tata pemerintahan akan berkurang," ujarnya.

Hetifah mengakui keharusan mundur bagi anggota DPR, DPD dan DPRD ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi demi asas keadilan dengan calon lain dari PNS atau TNI/Polri.

Namun menurut dia, anggota dewan dengan PNS, TNI/Polri tak bisa disamakan. "Posisi atau jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD diperoleh melalui pemilihan bukan penunjukkan, sehingga tidak bisa disamakan kata dia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada masih alot mengenai kewajiban mundur bagi anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Teman-teman DPR minta supaya anggota DPR, DPD DPRD (aturannya) sesuai UU MD3. Tidak seperti TNI Polri, PNS yang harus mundur," ujar Tjahjo usai mengukuhkan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).

Tjahjo menambahkan, pembahasan poin tersebut terganjal putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota dewan mundur jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ini sama seperti yang diberlakukan pada TNI, Polri dan PNS.

Jika putusan tersebut diabaikan, kata Tjahjo, tidak ada jaminan bahwa UU Pilkada nanti tak akan kembali dibatalkan oleh MK. Namun, Tjahjo memastikan pembahasan untuk poin lainnya berjalan lancar.