Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Tembak Mati Pelaku Kejahatan Seksual, Menteri PPA Sebut Nyawa Dibayar Nyawa

Kompas.com - 04/05/2016, 18:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyerukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan seksual, terutama yang korbannya anak.

"Selain kebiri, dikasih hukuman seumur hidup penjara, atau ditembak mati. Nyawa dibayar nyawa, begitu," ujar Yohana di kantornya di Jakarta, Rabu (4/5/2016).

"Apa bedanya nyawa yang mati dengan nyawa yang hidup? Sama saja toh? Kenapa hanya narkoba saja yang bisa dihukum mati?" lanjut dia.

(Baca: Menteri Yohana: Mengapa Perppu Kebiri Lama? Ibu Puan yang Bisa Menjelaskan)

Yohana mengatakan, hukuman kebiri yang masih dalam pembahasan menuai banyak kontra. Banyak pihak yang tidak setuju jika hukuman tersebut dilakukan. Surat penolakan banyak sampai ke dirinya dan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, jika hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual, banyak pihak yang mendukungnya.

(Baca: Fahri Hamzah Anggap Hukuman Kebiri Terlalu Reaktif)

"Banyak masyarakat yang mendorong kami, kenapa tidak dilakukan hukuman mati saja. Nyawa dibayar nyawa. Banyak yang bilang begitu. Ya, masyarakat juga mungkin prihatin dengan kondisi yang ada," ujar Yohana.

Meski demikian, Yohana mengaku bahwa hukuman itu masih perlu pengkajian. Untuk saat ini, kementeriannya mendorong DPR untuk merevisi UU tentang Perlindungan anak.

Selain itu, kementeriannya mendorong DPR untuk merancang UU Baru, yakni UU Penghapusan Kekerasan Seksual. (Baca: Menteri Puan Sebut Perppu Kebiri Pelaku Paedofilia Hampir Tuntas)

"RUU PKS ini kami dorong masuk ke Prolegnas. Kami mendorong DPR agar pada 2016 ini bisa segera masuk. Kami yakin DPR RI mendukung penuh UU tersebut segera disahkan melihat situasi kekerasan seksual yang ada saat ini," ujar Yohana.

Kompas TV KPAI Desak Sanksi Kebiri?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com