Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

ICMI Dukung MPR Menyelenggarakan Sidang Tahunan dan Membuat Haluan Negara

Kompas.com - 03/05/2016, 15:21 WIB
advertorial

Penulis

Selasa, 3 Mei 2016, Ketua Presidium ICMI Prof. Jimly Asshiddiqie yang didampingi Sekjen ICMI Jafar Hafsah menemui pimpinan MPR RI. Organisasi kaum cendekiawan Muslim itu diterima oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Menurut Jimly, pengurus ICMI di pusat dan daerah saat ini sangat antusias dalam menjalankan roda organisasi. Ia mengatakan bahwa pengurus ICMI yang mempunyai beragam latar belakang menyakini bahwa keintelektualan diperlukan untuk menjawab kemajuan jaman.

“Kita tak boleh larut dalam suasana demokrasi sehingga penguasaan ilmu sangat penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jimly juga mengungkapkan bahwa ICMI sangat bergembira ketika MPR mempunyai badan dan lembaga pengkajian. Dirinya mengungkapkan sejak dulu mendorong MPR agar memiliki badan dan lembaga pengkajian, serta menyerap dan melibatkan banyak pikiran dari masyarakat, sehingga MPR hadir tak hanya sebagai representatif politik dan daerah namun juga general representatif.

Jimly berharap agar MPR menempati kembali posisinya sebagai lembaga yang mempunyai wibawa intelektual dan politik.

“MPR merupakan wakil kepentingan dari seluruh rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jimly mendukung MPR untuk menyelenggarakan Sidang Tahunan. Hal tersebut diperlukan agar MPR mengikuti tertib sistem ketatanegaraan. Dengan menyelenggarakan Sidang Tahunan, maka posisi MPR menjadi lebih jelas, sebab diakui sekarang banyak lembaga negara, namun rakyat tidak tahu apa fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara itu.

“MPR harus diberi posisi yang mantap untuk menyelenggarakan Sidang Tahunan,” Jimly melanjutkan.

Terakhir, Jimly mengatakan bahwa ICMI mendukung MPR melaksanakan Sidang Tahunan pada Agustus yang akan datang. Selain itu, organisasi tersebut juga mendukung MPR membuat haluan negara. Untuk itu, ICMI siap memberi masukan. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com