PAN Minta Penyidikan KPK Tak Berhenti sampai Andi Taufan Tiro

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan di Maluku dan Maluku Utara.

KPK diminta mengusut keterlibatan pihak lain selain anggota DPR dari F-PAN Andi Taufan Tiro.

"Dibuka seadil-adilnya. Kalaupun masih ada yang terlibat, ya jangan berhenti di Taufan Tiro. Itu biar adil," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Yandri mengatakan, partainya tak akan memberikan bantuan hukum kepada Andi lantaran yang bersangkutan sudah memiliki tim pengacara.

"Oleh karena itu partai tidak akan memberikan itu. Kalau diminta, itu bisa kita bicarakan lagi dari sisi mana yang bisa kita bantu," katanya.

Apalagi, Andi Taufan disebut akan mengundurkan diri dari DPR setelah ditetapkan tersangka. (baca: Ditetapkan Jadi Tersangka, Andi Taufan Tiro Akan Mundur dari DPR)

Ia menambahkan, kasus yang tengah menjerat Andi tak akan merembet ke anggota Fraksi PAN yang lain.

Hal itu diketahui setelah dirinya mengkroscek seluruh anggota Fraksi PAN yang berada di Komisi V.

"Insya Allah yang lain tidak terlibat. PAN kami meyakini, karena sudah ada titik terangnya kan dengan Taufan Tiro jadi tersangka, kami yakin hanya Taufan Tiro yang terlibat," tegasnya.

Dalam kasus ini, Andi diduga menerima uang dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

(baca: Anggota DPR Musa Zainuddin dan Andi Taufan Disebut Terima Suap Proyek di PUPR)

Suap tersebut terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR.

Pimpinan Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui APBN TA 2016 yang didalamnya juga terdapat proyek dari program aspirasi Andi. 

Di antaranya, proyek Pembangunan Ruas Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp 30 miliar dan Peningkatan Ruang Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp 70 miliar.

(baca: Hakim dan Jaksa Ingin Andi Taufan Tiro Dikonfrontasi dengan Saksi Lain)

Dalam dakwaan Abdul Khoir, Andi disebut memiliki total nilai proyek sebesar Rp 170 miliar. Untuk seluruh proyek tersebut, Andi akan diberikan fee sebesar 7 persen dari nilai total proyek. Ada pun, uang yang diterima Andi dari Abdul Khoir diduga mencapai Rp 7,4 miliar. 

Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan beberapa orang tersangka. Dua di antaranya adalah anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti, dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar Budi Suprianto.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Abdul Khoir sebagai tersangka pemberi suap