Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Sebut Hartawan Aluwi Hanya Orang Kepercayaan Robert Tantular

Kompas.com - 26/04/2016, 11:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Hartawan Aluwi, Joko Sulaksono, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menjabat sebagai Presiden Komisioner PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia.

Menurut dia, Hartawan hanya orang kepercayaan dari pemegang saham PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan bos PT Bank Century, Robert Tantular.

"Beliau hanya membantu apa yang diminta oleh Robert Tantular. Jadi ya hanya seperti orang kepercayaan saja," ujar Joko melalui pesan singkat, Selasa (26/4/2016),

Joko mengatakan, Hartawan pernah dicantumkan sebagai komisaris pada 2001. Kemudian, pada 2004 namanya tidak lagi tertera dalam struktur komisaris.

"Jadi memang tidak pernah menjadi anggota komisaris dan bukan presiden komisaris," kata Joko.

Joko mengatakan, selama ini yang memiliki kendali penuh terhadap PT Antaboga adalah Robert Tantular. Hartawan hanya diminta membantu pekerjaannya.

Bahkan, Joko menyebut Robert lah yang mengarahkan kliennya untuk menggelapkan dana nasabah bank Century.

"Nanti kami akam buktikan di permohonan PK kami," kata Joko. (Baca: Terpidana Kasus Century Hartawan Aluwi Akan Ajukan Peninjauan Kembali)

Dia enggan mengungkap lebih jauh soal kronologi kasus sesuai pengakuan Hartawan. Kronologi tersebut akan dibeberkan dalam peninjauan kembali yang akan diajukan dalam waktu dekat.

Saat ini, pihaknya masih menunggu proses sosialisasi di lembaga pemasyarakatan Salemba.

"Selama proses itu Pak Hartawan belum bisa dikunjungi sesuai jadwal. Proses ini mungkin sekitar seminggu," kata Joko.

Menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Agung Setya, modus yang dia lakukan yakni membujuk nasabah bank Century untuk berinvestasi dengan iming-iming bunga tinggi melebihi yang ditawarkan bank.

Terlebih lagi, investasi itu tidak dikenakan pajak dengan jaminan Robert Tantular. Dari kejahatan ini, para pelaku mengumpulkan dana Rp 1,455 triliun.

Dana ini akhirnya mengalir ke perusahaan, bukan investasi sebagaimana yang dijanjikan. (Baca: Terpidana Kasus Century Ditangkap, Akankah Aset Nasabah Dikembalikan?)

Hartawan menggelapkan dana dalam kasus Century yang merugikan negara Rp 3,11 triliun. Ia diketahui telah berdomisili di Singapura sejak 2008.

(Baca: Terpidana Kasus Century Andalkan Gaji Istri Selama Jadi Buron di Singapura)

Pada 28 Juli 2015, ia mendapatkan vonis in absensia berupa pidana penjara 14 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada Februari 2016, izin tinggal tetap Hartawan di Singapura dicabut dan tidak diperpanjang oleh Pemerintah Singapura. Di sisi lain, paspor Hartawan juga telah habis sejak 2012.

Kompas TV Koruptor Bank Century Ini Berhasil Ditangkap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com