Kenapa Menteri Desa Begitu "Seksi"?

KOMPAS.com - Isu reshuffle kabinet jilid 2 kembali berembus. Namun, kabar yang sebenarnya sudah bergulir sejak akhir tahun lalu itu tetap menjadi kabar burung hingga kini.

Seperti biasa, Presiden Joko Widodo tidak mengiyakan rencana perombakan kabinet, tidak juga membantah. Presiden Jokowi hanya bilang soal ganti-ganti menteri adalah urusannya.

Bagaimanapun, aroma reshuffle memicu gosip di sana-sini. Sebagian menteri mungkin saja merasakan "ancaman" terganti. Pengamat pun mulai menganalisis rapot kinerja menteri-menteri. Apalagi dengan masuknya PAN (Partai Amanat Nasional) sebagai anggota baru koalisi.

Kalau benar terjadi reshuffle, sudah pasti kocok ulang formasi menteri. Memang, biasanya reshuffle hanya menggeser dan mengganti beberapa menteri.

Pengalaman reshuffle babak pertama pada Agustus 2015, ada 6 posisi menteri yang mengalami perubahan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dari Tedjo Edhy Purdijanto menjadi Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dari Indroyono Soesilo menjadi Rizal Ramli. Menteri Perdagangan dari Rachmat Gobel menjadi Thomas Trikasih Lembong, dan Sekretaris Kabinet dari Andi Widjojanto menjadi Pramono Anung.

Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian menggantikan Sofjan Djalil. Sementara Sofjan Djalil dilantik untuk menggantikan Andrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pada reshuffle pertama, semua menteri yang digeser adalah menteri yang berasal dari non parpol. Penajaman kinerja ekonomi menjadi fokus perombakan saat itu terbukti lewat rangkaian paket ekonomi yang dijalankan lintas kementerian.  

Lantas, bagaimana dengan reshuffle jilid 2? Posisi menteri apa saja yang bakal diganti?

Setidaknya, ada dua kondisi saat ini yang mungkin menjadi alasan perombakan kabinet.

Pertama, masuknya PAN ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah sehingga komposisi kekuatan partai di kabinet harus diatur kembali.

Kedua, Presiden Jokowi ingin kembali mempertajam program-program pemerintah dengan memperkuat posisi-posisi kementerian yang "nilai rapornya" dianggap kurang seperti yang dilakukan pada reshuffle pertama.

Situasinya memang berbeda. Jelang reshuffle pertama, Jokowi memberi sinyal lewat sejumlah sidak ke fasilitas penting yang dianggap masih tidak memadai. Kemarahan Jokowi dan ancaman mengganti pejabat terkait saat mengecek dwelling time adalah salah satu sinyal saat itu.

Kali ini, sinyal-sinyal yang muncul adalah pertemuan intensif antara Jokowi dengan pimpinan-pimpinan partai pendukung koalisi. Apakah Jokowi giliran mengotak-atik komposisi menteri yang berasal dari parpol?

Politisi PAN sempat menyebut sudah dapat tawaran 2 menteri meskipun akhirnya dibantah. Hanura berharap 2 kadernya yang menjadi menteri di kabinet tak dikurangi, malah kalau perlu ditambah. PDI-P membenarkan sinyal adanya rencana reshuffle. Nasdem dan PKB bahkan memberi sinyal "ancaman" jika kursi menterinya digoyang.