Kenapa Menteri Desa Begitu "Seksi"?

Gesekan antarpartai pendukung pemerintah pun tak bisa dihindarkan di pusaran isu reshuffle jilid 2 ini. Misalnya antara PKB dan PDI-P terkait posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes).

PKB menengarai ada yang mencoba mengotak-atik menteri "jatah" PKB tersebut. Indikasi
digoyangnya Mendes mulai terlihat saat ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum
Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara, 23 Maret 2016
lalu.

Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung menerima 17 perwakilan pendemo dan terang-terangan mengkritisi kinerja Menteri Desa Marwan Jafar. Para pendemo juga diterima oleh anggota fraksi PDIP Diah Pitaloka dan Alex Lukman di Senayan padahal sedang reses.

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko pun disebut memobilisasi eks pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di beberapa daerah di Jawa Tengah.

Menurut PKB, ada gerakan sistematis yang coba mempengaruhi presiden dengan menyudutkan kinerja menteri yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan desa itu.

Meski kemudian hal itu dibantah PDI-P, aroma persaingan dengan PKB tidak bisa dilupakan begitu saja.

Paling Seksi

Menteri Desa bisa bilang memang jabatan yang paling seksi saat ini di kabinet. Bagaimana tidak seksi, kementerian ini adalah penggabungan dari tiga bagian kementerian sebelumnya.

Nama resminya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015. Sebelum ada kementerian ini ada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Urusan transmigrasi sebelumnya masuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmisgrasi.

Sementara urusan desa yang tadinya di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri saat ini pun harus dibagi dengan kementerian baru tersebut. Alhasil, ada 6 dirjen dan 1 sekjen di Kementerian Desa.

Pembentukan kementerian dengan nomenklatur baru ini sempat membuat roda pemerintahan baru sedikit tersendat. Sebab, untuk mengisi jabatan eselon 1 hingga ke bawah membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akibat, lambatnya pembentukan organisasi baru, penyerapan anggaran pun molor hingga Juni 2015. Dampaknya, perekonomian sempat melambat.

Besarnya ruang lingkup Kementerian Desa diikuti anggaran yang besar bahkan sempat menjadi rebutan dua komisi di DPR. Masing-masing Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria serta Komisi V yang membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal. Akhirnya Kemendesa diputuskan di bawah pengawasan Komisi V.

Alasan lain yang membuat posisi Menteri Desa menjadi menarik adalah faktor dana desa. Kementerian ini memang dibentuk sejak era Jokowi untuk mengantisipasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur distribusi dana desa dari pusat ke daerah.

Di tahun pertama pemerintahan Jokowi, sesuai kekuatan APBN, dana desa yang disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa atau artinya rata-rata Rp 280 juta/desa.

Bahkan, di APBN 2016, dana desa yang akan diasalurkan akan meningkat menjadi Rp 46,9 triliun atau rata-rata alokasi per desa Rp 565.640.000. Nilainya lebih dari dua kali lipat
anggaran setahun sebelumnya. Jumlah dana desa ini akan terus ditingkatkan hingga rata-rata Rp 1,4 miliar/desa.

Di situlah nilai strategisnya dana desa. Modal besar untuk mendekatkan diri ke konstituen. Buat politisi, ini tentu situasi yang ditunggu-tunggu saat bisa langsung bertemu dengan lapisan masyarakat terbawah. Menjadi perantara langsung membagikan dana hingga ke pelosok desa.

Belum lagi dengan adanya pendamping desa yang tersebar di pelosok daerah. Mereka adalah orang-orang yang dibayar negara untuk memastikan dana desa digunakan sesuai rencana. Keberadaan pendamping desa tersebut menjadi penyambung Menteri Desa ke bawah. Makanya tak heran soal pendamping ini pun menjadi incaran PDI-P.

Menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro, posisi Menteri Desa jelas sangat strategis bagi partai politik karena memang lumbung suara di desa. Saat menteri turun mengecek dana desa, rakyat pasti senang dan berpotensi menjadi calon pemilih.

Secara politik, Menteri Desa menjadi jabatan paling seksi di kabinet saat ini. Siapapun yang duduk di sana ibarat punya kendaraan mewah untuk mendekat konstituen. Untuk modal pilkada serentak 2017 bahkan pemilu 2019, posisi Menteri Desa memang sangat menggiurkan.