Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Menebarkan Isu SARA, Yusron Dilaporkan ke Bareskrim

Kompas.com - 01/04/2016, 15:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, dilaporkan oleh Komunitas Relawan Basuki Tjahaja Purnama Mania ("Batman") ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Ia dilaporkan atas dugaan diskriminasi terhadap etnis tertentu karena mengunggah komentar bernada SARA mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Keberadaan kami datang ke sini adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat siapa pun maupun pejabat untuk berhati-hati, berbicara tentang isu SARA," ujar kuasa hukum Batman, Reinhard Parapat, di Bareskrim Polri, Jumat (1/4/2016).

(Baca: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

Reinhard mengatakan, pihaknya membawa bukti berupa salinan sejumlah tweet Yusron yang melontarkan komentar bernada SARA itu. Tweet itu dipublikasikan pada 28 Maret 2016 lalu. Ia mempermasalahkan penggunaan kata "China" yang ditujukan untuk etnis Tionghoa.

"Jelas-jelas sudah diumumkan oleh pemerintah, bukan lagi China, tapi Tionghoa. Itu bahasa sudah berbeda ya, sudah mendiskreditkan kelompok etnis tertentu," kata Reinhard.

Reinhard menyayangkan komentar tersebut dilontarkan Yusron di media sosial yang sifatnya mudah menyebar secara cepat ke netizen. Terlebih lagi, Yusron adalah seorang tokoh terpandang yang mewakili negara Indonesia.

"Pejabat sekelas duta besar mewakili negara seharusnya punya etika terhormat, apalagi ada etika sebagai diplomat. Itu tidak menunjukkan pendidikan yang baik ke masyarakat," kata Reinhard.

(Baca: Ruhut: Dubes Yusron Harus Menghadap Jokowi Ajukan Pengunduran Diri)

Yusron sempat berkicau di akun Twitter miliknya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut dia, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.

Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluhkan kicauan Yusron itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ahok merasa kicauan Yusron itu bernuansa SARA.

Kementerian Luar Negeri akhirnya bereaksi soal kicauan Yusron itu. Juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa kementeriannya meminta semua kepala perwakilan untuk lebih fokus menjalankan tugasnya.

"Yang kita harapkan kepala perwakilan dalam menjalankan tugasnya harus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah," ujar Arrmanatha.

Yusron yang dihubungi Kompas.com soal keluhan Ahok itu menolak untuk mengomentari apa pun soal kontroversi ini.

Kompas TV Ahok Tuding Kicauan Yusron Berbau SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com