Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Said Aqil: Konstelasi Politik Terguncang jika Ada Hubungan Diplomatik RI-Israel

Kompas.com - 31/03/2016, 11:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menegaskan, konstelasi politik di dalam dan luar negeri akan terguncang jika Indonesia mewujudkan hubungan diplomatik dengan Israel.

Hal itu disampaikan Said menanggapi seruan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

"Itu bisa mengguncangkan konstelasi politik. Belumlah, belum," ujar Said di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Said mengatakan, pemerintah Indonesia harus konsisten dengan komitmen keberpihakannya kepada Palestina. (baca: Ketua Komisi I DPR: Israel Risau terhadap Sikap Jokowi)

Jika Israel terus menggerogoti Palestina, Said meminta Indonesia tidak mewujudkan hubungan diplomatik dengan Israel.

"Selama Israel menggusur desa dan rumah warga Palestina, kami tidak bisa menyetujui adanya hubungan diplomatik. Setiap hari di sana itu ada penggusuran, ada penyerobotan lahan," ujar Said.

Lagipula, mewujudkan hubungan diplomatik dengan sebuah negara bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan lobi formal, diperlukan juga lobi informal yang rentan terhadap gejolak politik dalam dan luar negeri. (baca: "Hubungan Diplomatik Bisa Terjadi asal Israel Akui Kemerdekaan Palestina")

"Masih jauhlah. Itu harus didahului dengan pendekatan informal, lobi-lobi informal. Kalau langsung formal, ya enggak bisa. Seperti yang saya bilang tadi bisa mengguncangkan konstelasi politik," ujar dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyerukan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

Seruan itu disampaikan Netanyahu ketika menerima kunjungan delegasi wartawan Indonesia, Senin (28/3/2016), di kantornya di Jerusalem. (Baca: Netanyahu Serukan Pembentukan Hubungan Diplomatik Israel-Indonesia)

"Sudah waktunya untuk menjalin hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita memiliki banyak peluang kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih," katanya kepada delegasi wartawan Indonesia, seperti dilaporkan Times of Israel, Selasa (29/3/2016).

Kompas TV Jokowi Minta Israel Hentikan Agresi Militer
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com