Mantan Anak Buah Muhaimin di Kemenakertrans Divonis 6 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jamaluddien Malik, divonis pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Mantan anak buah Muhaimin Iskandar ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,4 miliar, subsider 1 tahun pidana penjara.

"Menyatakan terdakwa terbukti sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Dalam dakwaan, Jamal bersama Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) P2KTrans Ahmad Said Hudri, memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya.

Uang tersebut diperoleh dari potongan pembayaran dan pencairan anggaran untuk kegiatan fiktif.

Mulanya, Jamal menandatangani Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Ditjen P2KTrans Tahun Anggaran 2013. Setelah itu, dia mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat eselon dua pada Ditjen P2KTrans.

Jamal juga didakwa meminta masing-masing direktorat dan sekditjen menyetor sejumlah uang kepadanya. Adapun, setoran uang yang diterima Jamal pada 2013-2014 adalah sebesar Rp 6.734.078.000 yang diserahkan secara bertahap.

Sementara itu, dalam dakwaan kedua, Jamal sebagai Dirjen P2KTrans telah menerima hadiah secara bersama-sama dengan Achmad Said Hudri dan anggota Komisi IX DPR dari fraksi Partai Golkar DPR Charles Jones Mesang dengan nilai total Rp 14,65 miliar.

Uang tersebut diperoleh dari pihak penyedia barang dan jasa, kepala dinas, hingga pejabat pembuat komitmen (PPK).

Uang itu ditujukan agar Jamaluddien mengusulkan atau memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada Provinsi Sumsel, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Banyuasin, Sumba Timur, Aceh Timur, Bellu, Rote Ndao, Mamuju, Takalar, Sigi, Tojo Una Una, Kayong Utara,Toraja Utara, Konawe dan Teluk Wondama.

Anggota Komis IX DPR RI Charles Jones Mesang disebut menerima uang Rp 9.750 miliar dari jumlah itu yang diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima oleh Ditjen P2KTrans.

Atas hal tersebut, Jamal dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.