Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY-Jokowi Jangan Lagi Saling Sindir

Kompas.com - 23/03/2016, 09:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan dan aksi Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menarik perhatian publik dalam sepekan terakhir.

Kunjungan mendadak yang dilakukan Jokowi di proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak, dianggap sebagai balasan atas kritikan SBY yang dilontarkan saat ia melakukan "Tour de Java".

Pengajar Sosiologi Universitas Padjajaran Yusar Muljadji menilai, fenomena komunikasi seperti ini mungkin hanya terjadi di Indonesia.

Menurut dia, saling sindir antara SBY dan Jokowi, tak akan ditemukan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat.

Ia mengatakan, kebijakan yang dilakukan Presiden AS Barack Obama tak pernah mendapatkan sindiran dari presiden sebelumnya, George Walker Bush.

"Artinya, Bush Jr tidak ingin mengganggu sistem yang dibangun oleh Presiden Obama," kata Yusar, saat dihubungi, Rabu (23/3/3016).

Kebalikannya, yang terjadi di Indonesia, menurut dia, SBY telihat terganggu saat sistem yang dibangunnya dirombak oleh Jokowi. 

Langkah yang dilakukan Jokowi dianggap sebagai pemicu hingga SBY merasa terganggu dan kemudian melontarkan sindiran atas distem yang dibangun Jokowi.

Usil

Akan tetapi, menurut Yusar, apa yang dilakukan SBY mendapatkan respons negatif dari publik, terutama kalangan netizen.

Sejumlah meme bertebaran di media sosial. 

Yusar berpendapat, baik SBY maupun Jokowi harus kembali pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat.

"Seperti yang dicontohkan oleh Bush Jr terhadap Obama. Pak SBY tak perlu menyindir Presiden Jokowi mengingat kedudukannya yang bukan lagi sebagai presiden," ujar Yusar.

SBY, lanjut Yusar, harus memberikan kepercayaan bahwa sistem yang dibangun rezim saat ini untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Yusar menyarankan agar SBY fokus bekerja dan tak terlalu banyak merespons hal-hal yang tak perlu.

"Keep quiet dan bekerja," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com