Nasdem: Sia-sia Perberat Syarat Calon Independen untuk Jegal Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem santai menanggapi wacana Komisi II DPR yang akan memperberat syarat calon independen melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Nasdem meyakini rencana untuk menaikan syarat calon independen ini tidak akan mengganggu pencalonan Basuki Thahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Usaha ini akan sia-sia kalau untuk jegal Pak Ahok," kata Ketua DPP Nasdem Johnny G Platte di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Johnny mengatakan, sebentar lagi syarat KTP yang dikumpulkan oleh Teman Ahok dibantu oleh Muda-Mudi Nasdem akan mencapai satu juta. Jumlah itu, lanjut dia, sudah melebihi 20 persen dari total penduduk DKI Jakarta.

Sementara, Komisi II hanya berwacana menaikkan syarat bagi calon independen dari semula 6,5-10 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu sebelumnya, menjadi maksimal 15-20 persen dari jumlah DPT. (baca: Komisi II DPR Wacanakan Perberat Syarat Calon Independen)

"Kalau mau menjegal Pak Ahok harusnya jangan dengan cara-cara administratif seperti ini, tapi adu lah program," kata dia.

Meski tak mengganggu pencalonan Ahok, tetapi Fraksi Nasdem tetap akan berupaya memperjuangkan agar syarat bagi calon independen tidak diperberat.

(baca: DPR Ingin Perberat Syarat buat Calon Independen, Ahok Optimistis Tetap Lolos)

Bahkan, Nasdem berpendapat akan lebih baik jika syarat bagi calon independen diturunkan. Sebab, masih banyak calon yang berniat maju perseorangan di daerah lain yang tidak seberuntung Ahok.

Jika syarat calon independen diperberat, kata dia, maka akan sulit lahir calon kepala daerah alternatif.

"Kita mengubah UU jangan hanya untuk pragmatis sesaat. Kita buat UU harus jangka panjang. Kami berpikiran semakin banyak calon untuk pilkada akan semakin baik," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR ini.