Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Ahok, Nasdem Pastikan Tak Minta Mahar Politik

Kompas.com - 11/03/2016, 14:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem memastikan mendukung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tanpa syarat. Nasdem tidak akan meminta biaya sepeser pun kepada pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Platte menanggapi pernyataan Ahok mengenai dana Rp 100-200 miliar untuk diusung sebagai cagub DKI dari partai politik. Ahok menyebut dana tersebut dibutuhkan untuk menggerakkan mesin partai.

"Yang pasti Nasdem tanpa mahar," kata Johnny saat dihubungi, Jumat (11/3/2016).

(Baca: PDI-P: Jangan-jangan Ahok Sudah Bayar Rp 100 Miliar ke Nasdem)

Johnny menambahkan, tak adanya mahar politik bukan hanya berlaku bagi Ahok, tetapi juga seluruh kepala daerah lainnya.

Menurut dia, sejak awal Nasdem memang meniadakan praktik-praktik politik uang sehingga pemimpin yang dilahirkan benar-benar bersih dan bisa berbuat yang terbaik bagi masyarakat yang dipimpinnya.

"Mesin Partai Nasdem tentu tidak dibiayai dari dana mahar politik," tegas Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR ini.

(Baca: Teman Ahok Kebanjiran KTP sejak Ahok Umumkan Maju lewat Jalur Independen)

Johnny mengatakan,setiap parpol mempunyai cara pembiayaan masing-masing untuk membiayai mesin partainya. Namun dia tidak mau membuka darimana dana yang didapat Nasdem untuk menggerakkan mesin partainya itu.

"Bukan untuk konsumsi publik, tapi mekanisme laporan keuangan partai sudah diatur baik terkait dana APBN maupun dana kampanye pada pileg," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com