Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Klaim Tak Ada Biaya Selama Proses Seleksi Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 07/03/2016, 14:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mencanangkan komitmen 'politik tanpa mahar' dalam menghadapi Pilkada serentak 2017. Klaim itu dilontarkan saat pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah, Senin (7/3/2016).

Nasdem mengklaim bahwa komitmen itu berlaku untuk mereka yang hendak didukung atau diusung Nasdem sebagai bakal calon kepala daerah.

"Kami menyatakan, proses ini sebagai politik tanpa mahar. Tidak boleh ada kutipan dari semua tingkatan atau kader partai," ujar Ketua Tim VII Badan Pemenangan Pemilu Nasdem, Enggartiasto Lukita di Kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016) siang.

"Proses (penyaringan para bakal calon kepala daerah) di Nasdem tidak dikutip biaya. Untuk bertemu kami, tidak ada fee," lanjut pria yang akrab disapa Enggar.

Bahkan, menurut Enggar, materai pendaftaran disediakan oleh DPD dan DPW, bukan oleh sang bakal calon kepala daerah.

(baca: Hadapi Pilkada 2017, Nasdem Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah)

Nasdem, lanjut Enggar, berkomitmen terhadap politik tanpa mahar ini karena Nasdem sendiri sering menggaungkan pemerintah yang bersih dan transparan. Oleh sebab itu, Nasdem juga melakukan hal itu di internalnya.

Jika ada yang terbukti meminta uang atau barang dalam bentuk apapun dari para bakal calon kepala daerah, Enggar mengatakan "kami akan pecat. Itu final."

Nasdem mulai hari ini secara resmi membuka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah untuk bertarung dalam Pilkada serentak 2017. Pendaftaran kali ini dibuka lebih awal dibandingkan Pilkada serentak 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com