Soal Ivan Haz, PPP Minta MKD Beri Putusan Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah membentuk panel untuk mengusut kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota Fraksi PPP, Ivan Haz.

Fraksi PPP pun menyerahkan sepenuhnya putusan yang nantinya akan dijatuhkan MKD kepada Ivan.

"Terserah MKD, apa yang menurut MKD adil, dan sesuai dengan kode etik," kata anggota Fraksi PPP Arsul Sani dalam pesan singkatnya, Kamis (25/2/2016).

Arsul mengatakan, sejauh ini sikap PPP masih menunggu hasil putusan MKD. Meski demikian, ia memastikan, fraksinya akan menerima apapun keputusan yang akan dihasilkan.

"Kami persilakan MKD memberikan putusan yang dianggap rasa keadilan sesuai dengan kode etik, kan PPP sejak awal menyerahkan sepenuhnya ke MKD," kata dia.

Ivan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus penganiayaan terhadap pembantunya. Kasus kekerasan itu juga ditangani oleh MKD.

Anggota MKD Maman Imanulhaq menilai, sulit bagi Ivan untuk berkelit dari kasusnya. Sebab, MKD telah mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan aksi penganiayaan tersebut.

(Baca: Bentakan Ivan Haz Sebelum Pukul PRT Berbunyi "Saya Ini Anggota DPR, Anak Hamzah Haz!")

"Kami di MKD sudah melihat bahwa tidak ada celah untuk Ivan bertahan di DPR karena kasus kekerasan terhadap PRT itu zero tolerance. Lalu, panel akan sulit cari keputusan lain, kecuali Ivan itu dipecat dari DPR," kata Maman di Kompleks Parlemen, Kamis.

Baca: Inilah Tindakan Kasar Ivan Haz dalam CCTV)

Tindakan kekerasan yang dilakukan Ivan Haz juga dinilai telah mencoreng institusi DPR, apalagi Ivan juga jarang hadir di DPR. (Baca: Terjaring Operasi Narkoba, Ivan Haz Terancam Dipecat dari DPR)

"Saya rasa kasus Ivan ini bikin wajah DPR semakin suram karena jarang masuk, lakukan kekerasan dengan arogan," ucap Maman.

Selain kasus penganiayaan, Ivan diduga terlibat dalam kelompok jaringan narkoba yang digerebek oleh Polisi Militer TNI dan kepolisian di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.