Ketua MPR dan Ketum PP Muhammadiyah Dukung Ahok Tutup Kalijodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan mengapresiasi rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait penertiban kawasan tempat hiburan Kalijodo di Jakarta.

Menurut Zulkifli, aktivitas di kawasan tersebut tak sesuai dengan budaya di Indonesia dan juga nilai-nilai Pancasila, khususnya pada poin pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Kita mengapresiasi langkah pemerintah DKI untuk menutup Kalijodo dan saya dengar ingin mengembalikan fungsinya seperti dulu. Itu kan bagus sekali," kata Zulkifli di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).

Ia menganggap wajar jila ada pro dan kontra terkait upaya penutupan Kalijodo. Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut, penutupan boleh dilakukan asalkan menggunakan cara yang tepat.

Ia menilai, jika ada pihak-pihak yang protes dan tak setuju dengan rencana tersebut dikarenakan ada cara relokasi yang terlalu memaksa. (baca: Warga Kalijodo Pilih Pulang Kampung daripada Direlokasi ke Rusun)

"Kalau caranya kurang tepat, ya ditepatkan. Boleh disampaikan protesnya," kata mantan Menteri Kehutanan itu.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Ahok untuk meniru cara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dalam menertibkan kawasan pelacuran Kramat Tunggak menjadi Jakarta Islamic Center (JIC) saat dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Begitu pula langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menertibkan gang Dolly.

Namun, kata Haedar, pemerintah idealnya tak hanya menutup, tapi juga menyediakan alternatif lapangan kerja. (baca: Ahok: Sebagian PSK Dolly Ada yang Lari ke Tangerang)

"Jadi kebijakan kalau soal itu kita setuju, tapi harus ada alternatif yang bisa membina dan memberi jalan keluar ekonomi," tutur Haedar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya telah memastikan bahwa pembongkaran kawasan tempat hiburan Kalijodo dilaksanakan tahun ini. (baca: Ahok: Saya Ingin Ada Lokalisasi di Jakarta)

Meski demikian, pembongkaran dilaksanakan setelah melalui mekanisme yang berlaku, yakni penerbitan tiga kali surat peringatan hingga surat perintah bongkar (SPB).

Untuk menindaklanjuti hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian akan menyelenggarakan rapat koordinasi. Basuki sendiri akan ikut serta dalam rapat tersebut.

Selain itu, pihak Kodam Jaya juga akan mengikuti rapat koordinasi itu. (baca: Warga Kalijodo: Kami Diperlakukan seperti Teroris!)

Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Jakarta Barat, kata dia, telah menerbitkan surat edaran sosialisasi penerbitan kepada warga Kalijodo.

Rencananya, kawasan marak prostitusi dan perjudian itu akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau.