Kejagung Surati DPR Minta Pertimbangan Deponering Kasus Abraham dan Bambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyurati Komisi III DPR RI untuk meminta pertimbangan terkait rencana deponering kasus yang menjerat dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku sudah menerima surat tersebut.

"Kami baru akan rapat untuk memberikan masukan kepada pimpinan DPR, yang nanti akan menjadi pendapat DPR untuk menjawab surat kejaksaan itu," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2016).

Deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum, kata Bambang, harus mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan, dimana hal tersebut harus memenuhi unsur kepentingan umum, bangsa dan negara.

"Kalau unsur itu terpenuhi tak ada alasan DPR untuk menolak. Kalau demi hukum saja, tentu DPR bisa jadi melakukan tindakan lain, bisa jadi menolak," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, dari surat deponering yang diterimanya, terdapat tiga alasan yang diberikan Kejaksaan Agung untuk memberikan deponering terhadap Abraham dan Bambang.

Alasan tersebut adalah filosofis, sosiologis dan yuridis. (baca: Jaksa Agung Bantah Ada Intervensi Jokowi dalam Kasus Abraham hingga Novel)

"Alasan filosofis terjadinya kegaduhan publik karena terganggunya harmonisasi antarinstitusi penegak hukum. Sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal," kata Politisi Partai Golkar ini.

Sementara, alasan sosiologisnya, kata Bambang, adalah karena terganggunya pemberantasan korupsi sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui luas oleh masyarakat. (baca: Kapolri Minta Kasus Bambang Widjojanto Jalan Terus sampai Pengadilan)

"Alasan yuridis, dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum," ucap Bambang.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta perkara yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan dan Abraham serta Bambang segera diselesaikan.

Jokowi meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mencari cara penyelesaian yang tidak melanggar hukum. (baca: Jokowi Minta Kasus Novel, Bambang dan Abraham Diselesaikan)

"Presiden ingin perkara-perkara yang berkaitan dengan KPK diselesaikan karena ini sudah cukup lama. Tentu dengan alasan-alasan yang bisa dibenarkan secara hukum," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Abraham ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Selain Samad, polisi juga telah menetapkan wanita yang dibantu Samad memalsukan dokumen, yakni Feriyani Liem.

Adapun, Bambang adalah tersangka tersangka perkara dugaan menyuruh saksi memberi keterangan palsu di Sidang Mahkamah MK, 2010 silam.

Saat itu, Bambang adalah kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat. (baca: Syafii Maarif: KPK Rugi kalau Novel Baswedan Dikeluarkan!)

Kepolisian menangani kasus Abraham dan Bambang ini setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Kejakasaan sebelumnya pernah mengeluarkan deponering terkait kasus yang menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah yang ketika itu menjabat pimpinan KPK. (baca: Deponering Bibit-Chandra)