Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Roem Kono: Tak Ada Larangan Ketua Umum Golkar Rangkap Jabatan Ketua DPR

Kompas.com - 10/02/2016, 13:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Roem Kono mengatakan, tidak ada aturan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang melarang seorang pejabat publik rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menanggapi pernyataan Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae yang meminta Ade Komarudin mundur dari jabatan Ketua DPR jika ingin mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar.

"Saya kira tidak ada aturannya dan itu tidak perlu lagi diperdebatkan," kata Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Roem mengatakan, selama ini Ade juga rangkap jabatan. Namun, hal tersebut dinilai tidak menganggu kinerjanya sebagai Ketua DPR.

"Kita di Golkar menghasilkan figur pemimpin yang fokus. Akom (Ade Komarudin) yang juga sebagai Ketua Umum SOKSI punya peluang juga," ujar dia.

Ridwan sebelumnya mengingatkan agar Ade mundur dari Ketua DPR jika ingin maju mencalonkan diri pada Munas Golkar.

Menurut dia, hal ini merupakan keputusan DPD I seluruh Indonesia yang menggelar pertemuan di NTB belum lama ini.

Keinginan DPD tingkat I tersebut berangkat dari janji Ade kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Ia mengatakan, Ade pernah berjanji kepada Aburizal akan fokus sebagai Ketua DPR dan tak akan maju sebagai Ketua Umum Golkar.

"Dia (berjanji) tidak akan maju. Dia diharapkan konsisten dengan pernyataannya, konsen menjalankan tugas pokok DPR. Berikan kesempatan kepada yang lain agar fokus," ujar Ketua DPD Sulawesi Tenggara ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com