Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Ancam Serbu Lapas, Ini Kata Menteri Yasonna

Kompas.com - 03/02/2016, 17:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan, kementerian telah membuat nota kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani persoalan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Ia pun memastikan petugas lapas tidak akan menghalangi BNN jika hendak melakukan inspeksi mendadak di dalam lapas.

"Kita juga punya program sidak bersama. Di Jawa Timur itu, kita sama-sama sidak," kata Yasonna saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (3/2/2016).

Yasonna pun mengaku belum menerima laporan adanya petugas lapas yang menghalangi petugas lain dalam menjalankan tugasnya. Dia meminta agar Kementerian Hukum dan HAM dilapori jika ada tindakan seperti itu.

(Baca: Budi Waseso Lebih Setuju RI Darurat Narkoba ketimbang Teroris)

"Kalau ada kalapas atau petugas yang halangi, beri tahu kita. Berarti petugas itu melanggar hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengancam akan melakukan upaya paksa jika petugasnya dipersulit masuk lapas.

Hal itu menyusul dipersulitnya langkah BNN ketika akan memeriksa jaringan narkoba yang memiliki hubungan dengan napi di sebuah lapas di Bali.

"Masuk barang bukti sudah hilang. Kita temukan peralatan komunikasi, tetapi kita tidak tahu siapa pemiliknya," kata Buwas di Kantor BNN, Selasa (26/1/2016).

(Baca: Amir Syamsuddin: BNN dan Kemenkumham Jangan Terkesan Bersaing)

Menurut Buwas, sudah berkali-kali jaringan narkoba yang diungkap ternyata punya hubungan dengan napi di lapas.

Buwas menyinyalir adanya oknum lapas yang kerja sama dengan jaringan narkoba. Buktinya, lanjut Buwas, peralatan komunikasi seperti handphone dan narkoba kerap tembus ke dalam lapas.

Padahal, menurut Buwas, kalau aparat masuk lapas saja sulit. Aparat polisi atau BNN harus melalui pemeriksaan dan menunjukan surat perintah. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana benda seperti ponsel, laptop, narkoba, dan lain-lain bisa tembus ke lapas.

"Ini pasti (ada keterlibatan). Oleh sebab itu, kalau nanti kita nilai lapas ini sudah bagian dari sindikat mafia narkoba, ya harus kita serbu," ujar Buwas.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com