Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surga Narkoba, Memiskinkan Bandar, dan Konsistensi Hukuman Mati...

Kompas.com - 03/02/2016, 12:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mati satu, tumbuh seribu. Demikian gambaran Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar atas situasi peredaran narkoba di Indonesia saat ini.

Pengungkapan barang bukti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri hingga tataran Polda belum cukup membendung aliran barang haram ini.

Bisnis narkoba selalu eksis. Bahkan mencari pola baru agar bisa lolos dari radar aparat.

Lantas, bagaimana cara agar jaringan narkoba benar-benar mati dan tak tumbuh seribu lagi?

"Harus komprehensif. Jalur distribusi narkoba ke dalam negeri diputus, bandar narkobanya dimiskinkan, pengguna direhabilitasi dan yang belum pakai, masyarakat tidak boleh cuek. Harus dipantau terus," ujar Anang, Selasa (2/2/2016) malam.

Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar se-Asia Tenggara. Ini khususnya untuk kebutuhan narkoba jenis amphetamine type stimulants (ATS) atau sabu kristal.

Data BNN tahun 2014 menunjukkan, peredaran sabu di Tanah Air mencapai 219,44 ton. Tahun yang sama, peredaran ekstasi sebanyak 13,2 juta butir dan ganja mencapai 140,75 ton.

Sementara itu, jumlah narkoba yang digagalkan distribusinya oleh aparat tidak sampai dua persen dari keseluruhan.

Barang-barang ilegal itu menyasar 4,3 juta orang dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pelajar dan pekerja usia produktif.

Sekadar gambaran, jumlah 4,3 juta penyalahguna itu merupakan 48 persen dari jumlah penyalahguna narkoba se-Asia Tenggara.

Catatan kelam itu disertai dengan 12.044 orang meninggal dunia per tahun atau 33 orang meninggal dunia per hari sebagai akibatnya. Dari sisi ekonomi dan sosial, Indonesia merugi Rp 63 triliun per tahun.

"Itu data tahun 2014. Tahun 2016 diperkirakan bertambah menjadi 4,5 juta jiwa yang menjadi penyalahguna narkoba dan setiap tahun diprediksi bertambah 0,1 persen," ujar Anang yang yang pernah menjadi Kepala BNN.

Anang menyebutkan, peredaran narkoba dilakukan melalui "jalur tikus" dan bandara-bandara internasional. Namun, 80 persen distribusi narkoba menggunakan jalur laut karena lemahnya pengawasan aparat di sektor ini.

Tidak heran jika para bandar menyebut negara Indonesia sebagai surga narkoba. Jalur inilah, menurut Anang, yang harusnya tidak boleh lolos dari pantauan aparat.

Garis pantai Indonesia yang demikian panjang tidak boleh menjadi alasan aparat tidak memantau jalur itu dari peredaran narkoba.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com