Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segitiga Institute: Elektabilitas Panglima TNI Mengancam Jokowi

Kompas.com - 30/01/2016, 16:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Segitiga Institute menunjukkan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden dengan latar belakang militer.

"Dari data yang diperoleh, ternyata pilihan tertinggi jatuh pada Gatot Nurmantyo yang tingkat elektabilitasnya mencapai 35,9 persen," ujar Direktur Eksekutif Segitiga Institute Muhammad Sukron di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Survei bertajuk "Kerinduan Publik Akan Pemimpin Militer" ini dilakukan dengan pertanyaan yang mengerucut kepada sosok pimpinan berlatar belakang militer.

Sukron mengatakan, pihaknya memberikan pertanyaan tertutup dengan menawarkan empat nama yang pernah menjadi panglima TNI.

Di bawah Gatot, menyusul nama Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto dengan elektabilitas 27,4 persen. (Baca: Survei SMRC: Jarak Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Membesar)

Kemudian, Jenderal (Purn) Moeldoko dengan elektabilitas 19,3 persen, dan disusul Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono dengan 2,2 persen.

Muncul pula nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Pramono Edhie Wibowo dalam survei tersebut meskipun Pramono Edhie tidak pernah menjabat panglima TNI.

Elektabilitas Pramono dalam survei ini mencapai 18,6 persen. Menurut Sukron, pihaknya sengaja memasukkan nama Edhie ke dalam pilihan responden tersebut dengan pertimbangan tertentu.

"Karena menurut kita, meski dari KSAD, dia memiliki kans yang cukup lumayan. Setelah kita survei, benar, masuk pada urutan keempat," kata Sukron.

Ia mengatakan, Gatot menempati peringkat teratas dalam survei ini karena masih menjabat sebagai Panglima TNI dan dianggap memiliki pengaruh yang kuat di kalangan militer.

Meskipun begitu, elektabilitas Gatot masih kalah jika dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo.

Sukron  juga menyampaikan, dalam poin survei berikutnya, Jokowi masih mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan angka 59,3 persen. Sementara itu, elektabilitas Gatot 38,5 persen.

"Meski terpaut cukup jauh, namun angka ini sangat mengancam Jokowi. Dengan jangka waktu masih lama menjelang pilpres, Gatot menjadi ancaman sangat nyata bagi Jokowi," kata Sukron.

Survei ini dilakukan pada 4 -15 Januari 2016 dengan responden sebanyak 1.225 orang.

Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun dan memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 mendatang.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com