Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P Ajukan TB Hasanuddin sebagai Pimpinan Komisi I

Kompas.com - 27/01/2016, 15:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan menugaskan Tubagus Hasanuddin sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR.

Penugasan tersebut diketahui dari surat yang dilayangkan Fraksi PDI-P kepada pimpinan DPR.

Surat tertanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor: 23/F-PDIP/DPR-RI/I/2016 itu ditandatangani Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Surat itu ditembuskan kepada pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Selain Hasanudin, ada tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan lain yang juga mendapatkan jabatan di komisi dan AKD.

Mereka adalah Utut Adianto (Wakil Ketua Komisi X), Arif Wibowo (Wakil Ketua Baleg) dan Juliari P Batubara (Wakil Ketua BKSAP).

Merujuk pada isi surat, penugasan itu merupakan hasil kesepakatan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada 17 November 2014 lalu.

Saat itu dibahas mengenai alokasi pimpinan komisi dan AKD, yang hingga kini baru terealisasi sebagian.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan, pengajuan nama pimpinan itu merupakan ekses atas perubahan UU tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD.

"Di UU MD3 kan dikatakan pimpinan AKD jumlahnya terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil," kata Arif saat dihubungi, Rabu (27/1/2016).

Ia pun berharap, agar pimpinan DPR dapat konsisten mematuhi apa yang terdapat di dalam UU MD3.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com