Golkar Dukung Pemerintah, Gerindra dan PKS Tetap Setia di KMP untuk Mengawasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra menyesalkan sikap Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang memutuskan bergabung menjadi partai politik pendukung pemerintah.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, bergabungnya Golkar ke pemerintah ini akan semakin memperlemah kontrol dari parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sebaik apa pun pemerintahan harus ada kontrol yang kuat dan baik. Kalau tanpa kontrol, pemerintah bisa semena-mena," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Oleh karena itu, Muzani menegaskan bahwa Partai Gerindra akan tetap berada di luar pemerintah untuk menjaga check and balances terhadap pemerintah. Gerindra akan bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

"KMP sebagai koalisi parpol yang berada di luar pemerintahan ya tinggal Gerindra dan PKS. Buat Gerindra, berapa pun kekuatannya tak masalah," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR ini.

Gerindra menghormati keputusan politik Golkar untuk mendukung pemerintah. Menurut dia, posisi Golkar yang tak juga mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM memaksa partai berlambang pohon beringin itu mengubah haluan koalisi.

Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu. Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya, yakni menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub. Aburizal menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub tersebut.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz seusai hadir dalam rapimnas tersebut mengatakan akan membawa partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.