Pemerintah Diminta Berdialog Sebelum Pulangkan Paksa Eks Anggota Gafatar

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin menilai, evakuasi yang dilakukan pemerintah terhadap eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Mempawah, Kalimatan Barat, merupakan langkah yang terlalu terburu-buru.

Menurut dia, pemerintah seharusnya membentuk crisis center atau pusat krisis terlebih dahulu dan melakukan dialog dengan mereka.

"Investigasinya harus tuntas. Korban harus diberikan ganti rugi," ujar Rafendi di Kantor HRWG, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).

"Evakuasi yang dipilih pemerintah terlalu terburu-buru. Harusnya (ada) crisis center baru dilakukan dialog ke mana mereka ingin ditempatkan," kata dia.

Penyelidikan lebih lanjut, menurut Rafendi, diperlukan karena para eks anggota Gafatar tersebut tidak melakukan pencaplokan tanah secara ilegal, tetapi telah melalui proses jual beli dan sewa-menyewa tanah.

Sementara itu, peneliti lain dari HRWG, Hafiz, menilai, pemerintah perlu memikirkan ulang kebijakannya terkait pemulangan terhadap eks anggota Gafatar itu.

Menurut dia, pemulangan mereka tak menjawab persoalan utama. Salah satunya karena mereka tetap harus membangun kembali ekonomi keluarganya untuk kehidupan sehari-hari.

"Di sisi lain, negara juga tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka di tempat semula," tutur Hafiz.

Sebanyak 564 pengungsi eks anggota Gafatar dari Mempawah, Kalimantan Barat, sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (23/1/2016).

Ada sekitar 1.611 pengungsi eks anggota Gafatar yang dipulangkan dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. 

Mereka akan dipulangkan secara bertahap. Sebagian besar di antaranya berasal dari Jawa.

Data Kemenko PMK menunjukkan, jumlah pengungsi dari Jawa Timur sebanyak 712 orang, Jawa Tengah 145 orang, Yogyakarta 276 orang, Jawa Barat 247 orang, Jakarta 90 orang, dan Banten empat orang. 

Selain itu, terdapat 13 eks anggota Gafatar dari Medan, 99 orang dari Riau, dua orang dari Aceh, empat orang dari Sumatera Barat, delapan orang dari Kepulauan Riau, tiga orang dari Kalimantan Tengah, dan empat orang dari Kalimantan Barat.